.png) |
| Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan/Dok.Ist. |
Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.
“Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur,” kata Luhut.
Mantan Menko Marves tersebut menuturkan, bahwa opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.
Pemerintah, lanjut Luhut, perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.
“PPN 12% sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan pemerintah masih menghitung jumlah masyarakat kelas menengah yang bakal menerima bansos terkait kenaikan tarif PPN. “Kita enggak tahu (kenaikan PPN dilakukan 1 Januari 2025), nanti rapat masih ada lagi,” kata dia.
Sekadar catatan, pemerintah tengah mempertimbangkan bansos untuk kelas menengah imbas kenaikan PPN sebesar 12%.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan, kategori kelas menengah dan rentan miskin perlu diwaspadai sehingga perlu diberikan “bantalan” agar tidak terdampak kenaikan PPN.
“Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya, keringanan-keringanan yang harus diberikan. On going process,” ujar Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Meski begitu, wacana itu belum dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pemberian bansos untuk kelas menengah ini bakal dilihat terlebih dahulu.
Namun, dia memastikan data tunggal penerima bansos harus diselesaikan terlebih dahulu. []
(YhR)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
