Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Pangkasan Anggaran Daerah Besar, LSM GPI Sarankan Pemkab Blitar Bentuk TEAP2D

Faisal Nur Rachman
17 Okt 2025, 11:30 WIB Last Updated 2025-10-17T04:30:00Z
Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, Kamis (16/10/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman.

Blitar - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar segera membentuk Tim Efisiensi Anggaran dan Percepatan Pendapatan Daerah (TEAP2D) untuk menjawab tantangan pemangkasan anggaran daerah hingga tiga ratus milyar rupiah lebih di tahun 2026.

Pasca dilantiknya Khusna Lindarti sebagai Sekda definitif, Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, melihat ini menjadi momentum tepat bagi Pemkab Blitar untuk segera membentuk sebuah tim yang membantu mengelola anggaran dan pendapatan daerah ditengah isu pemangkasan anggaran hingga Rp 309 milyar dari pemerintah pusat.

Organisasi birokrasi TEAP2D menurut Jaka perlu dipersiapkan saat-saat ini mengingat ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai seorang sekda juga sudah ada. Sehingga pemerintah daerah akan lebih sigap secara finansial untuk membangun infrastruktur yang menjadi sektor utama pembangunan daerah.

"Kami yakin sekda yang baru memiliki terobosan untuk meningkatkan PAD. Kami juga berharap bahwa Pemkab Blitar ini segera membentuk Tim Efisiensi dan Percepatan Pendapatan agar tidak hanya mengandalkan anggaran dari pusat, tetapi daerah mampu meningkatkan penghasilannya sendiri," jelas Jaka, Kamis (16/10/2025), saat dihubungi awak media di salah satu rumah makan di Kota Blitar.

Selain pembentukan TEAP2D, Jaka GPI turut menyarankan agar Pemkab Blitar segera mengisi jabatan kepala dinas di 11 OPD yang masih kosong posisi jabatan kepala dinasnya, supaya kelancaran menjalankan roda pemerintahan dalam membangun daerah bisa terbangun baik.

Terkait peningkatan pendapatan daerah, Jaka berharap sektor retribusi mesti dikelola dengan serius oleh pemerintah daerah, karena masih cukup banyak objek retribusi yang belum masuk ke pendapatan daerah.

"Jadi Tim Efisiensi Anggaran dan Percepatan Pendapatan Daerah tersebut diisi oleh para birokrat agar tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran pemerintah," kata Jaka.

Terpisah, Bupati Blitar Rijanto melalui amanatnya seusai mengambil sumpah janji jabatan sekda kepada Khusna Lindarti, ia meminta Khusna untuk bergerak cepat bekerja dalam membantu pimpinan daerah menjalankan dan merealisasikan program kerja yang telah dicanangkan, meski ditengah situasi tekanan pemangkasan hingga efisiensi anggaran daerah.

Strategi yang brilian diinginkan Bupati Rijanto kepada Khusna dalam rangka membangun daerah dan melayani masyarakat turut ditekankan, mengingat tantangan pemerintah daerah ke depan cukup berat dalam menjalankan roda pemerintahan terhadap pembangunan daerah dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu tantangan berat kita adalah APBD turun. Kita akan melakukan efisiensi dan melakukan hal-hal untuk meningkatkan PAD. Sinergi dengan DPRD dan semua stakeholder juga akan kita perkuat," ungkap Khusna di hadapan awak media seusai dilantik.

Khusna optimis semua rencana aksi untuk menjawab tantangan ke depan akan berlangsung dengan baik. Ia mengaku sektor infrastruktur menjadi atensi utama dalam mewujudkan aspirasi besar masyarakat Kabupaten Blitar.

Iklan