 |
| Jembatan penghubung antara Kecamatan Karang Baru dan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. |
Liputanesia, Aceh Tamiang - Jalan jembatan penghubung Medan - B. Aceh antara Kecamatan Karang Baru dan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berlubang dan rusak parah.
Berdasarkan pantauan wartawan saat melintasi jembatan tersebut, tampak sepanjang jalan mengalami kerusakan cukup parah, aspal berlubang hingga menyulitkan para pengendara karena harus sedikit mengantri untuk mengelak jalan berlobang. Kabarnya sudah ada korban ibu-ibu saat mengendarai sepeda motor lalu jatuh.
Wakil Pimpinan I DPRK Aceh Tamiang Fadlon, S.H membenarkan jalan jembatan penghubung antara Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Kota Kualasimpang mengalami rusak parah, "Kita sebenarnya sudah melakukan koordinasi ke dinas PU Aceh Tamiang, agar jalan rusak tersebut segera di perbaiki.
Dan tadi barusan saya telepon pak kadisnya menjelaskan, untuk koordinasi dengan pihak balai di Provinsi Aceh sudah dilakukan, sebulan yang lalu sudah di surati, kata pak kadis saat saya koordinasi via telepon", kata fadlon.
Namun demikian, kita akan tetap selalu berupaya dan selalu mengingatkan dinas PU untuk menanyakan kembali ke pihak balai, agar keluhan masyarakat Aceh Tamiang bisa terealisasi segera, agar tidak ada korban, harap Wakil Pimpinan I Fadlon.
Sementara itu, Raden Endang selaku Ketua komite perlindungan konsumen dan linkungan hidup Aceh Tamiang juga ikut menyorotinya.
Selaku Ketua Komite Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh merasa sangat prihatin terhadap jalan jembatan terutama arah karang baru ke kualasimpang, tutur endang.
Kalaulah Pemkab sudah menyurati pihak Balai, saya juga meminta para utusan rakyat yang ada di DPRK ATAM menjalankan fungsi Pengawasannya, karena kondisi jalan pada jembatan saat ini sangat berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan, dan masyarakat tamiang yang terimbas langsung.
Untuk itu saya minta hal ini di sikapi secara bijak sebelum ada saudara saudara kita yang menjadi korbannya, mohon kepada Balai, Pemkab dan legislatif agar memonitoring serta mengawasi, pungkasnya.
Penulis: Dedi Muliyadi
