![]() |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sekitar Rp 100 triliun subsidi BBM salah sasaran/Liputanesia.co.id/Foto: Instagram - Ed. Abdul Mutakim. |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sekitar Rp 100 triliun dari anggaran tersebut berpotensi tidak tepat sasaran, di mana subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu bisa jatuh ke tangan yang lebih mampu secara ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto pun telah menugaskan Bahlil untuk melakukan evaluasi mendalam terkait penyaluran subsidi ini.
Melalui penugasan tersebut, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil agar bantuan yang disalurkan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, sehingga potensi kesalahan dalam penyaluran dapat diminimalisir.
“Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.
“Kalian kan enggak pengin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” ujarnya.
Presiden Prabowo telah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi terkait penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Apakah subsidi itu akan diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat, atau mungkin opsi lain, atau kita blend,” kata Bahlil.
Selain ditunjuk sebagai Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil mengungkapkan bahwa tim ini akan menggelar rapat perdana pada Senin, 4 November 2024, untuk merumuskan formula yang lebih tepat.
Sebelumnya, Bahlil dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas sejumlah langkah optimalisasi subsidi, didampingi beberapa pejabat penting.
Menurut Bahlil, data penerima subsidi perlu diverifikasi agar penyalurannya lebih tepat.
"Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan sampai subsidi kita salah arah. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden setelah tim selesai bekerja," tutupnya.