Blitar - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 2 Rini Syarifah - Abdul Ghoni siap melaporkan setiap pihak yang menyebarkan informasi atau berita bohong atau hoax tentang Rini sekaligus Ghoni.
Ketua Tim Pemenangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni, M. Rifa'i, menyampaikan, pihaknya sebenarnya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar tahun ini berjalan aman dan nyaman.
Tetapi setelah sekian bulan terakhir ini pihaknya merasa harus bertindak agar pilkada berjalan aman dan damai, memutuskan menyiapkan tim hukum untuk menangani persoalan hukum yang perlu ditempuh Rini-Ghoni.
"Kita akan menggugat, dalam tanda kutip akun-akun yang hoax, akun yang black campaign (kampanye hitam) dengan undang-undang ITE kepada kepolisian," ucap Rifa'i kepada awak saat konferensi pers di rumah juang Rini-Ghoni beralamat di Kecamatan Kanigoro, Rabu (30/10/2024).
Dia mengutarakan juga terdapat indikasi-indikasi yang diketahuinya bahwa penyelenggara maupun pengawasan pemilihan mengarah kepada tindakan yang diduga tidak fair atau memihak kepada paslon lain.
"Kalau indikasi-indikasi semuanya itu tetap ada. Tetapi kita tetap masih memaklumi, bisa jadi ada secara teknis trouble-trouble. Kami kemarin juga sudah menyampaikan kepada LO. Kami juga kecewa kemarin ketika di Srengat itu ada gambar sudah gambarnya Mak Rini Mas Ghoni, tetapi nama sama nomornya nomor dan nama pasangan calon lain. Itu sebenarnya kami kecewa," ungkapnya.
Ketua Tim Hukum Rini-Ghoni, Joko Trisno Mudianto, menambahkan, pihaknya siap melaporkan akun-akun penyebar hoax kepada pihak kepolisian dengan membuat laporan pengaduan dengan menggunakan undang-undang ITE.
Ini akan dilakukan, manakala materi-materi yang akan dilaporkan kepada kepolisian itu sudah dilakukan koordinasi dan diskusi bersama tim pemenangan Rini-Ghoni.
"Manakala sudah di luar biasa, sehingga kita berkoordinasi dengan tim pemenangan, kalau memang harus dilaporkan kita akan buat laporan pengaduan dan laporan polisi dengan undang-undang ITE tadi. Kenapa, ini karena penghinaannya, hujatan-hujatan yang tidak bertanggungjawab. Sehingga itu yang perlu untuk menetralisir agar masyarakat faham dan tidak terkontaminasi dengan informasi hoax," jelas Joko.