 |
| Todung Mulya Lubis dan Team Khusus Kecurangan Pemilu/Foto: Kompas.com. |
Sejumlah pakar hukum telah dipersiapkan yang diberi nama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, dipimpin dua advokad senior Todung Mulya Lubis (ketua) dan Hendry Yosodiningrat (wakil ketua).
Meski begitu, ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, fokus utama TPN Ganjar-Mahfud, tetap mengawal rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, baik terkait pilpres maupun pemilu anggota legislatif (pileg).
Hasto berharap seluruh pihak bersabar lantaran kerja Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud lebih bersifat ‘sunyi’ dalam menemukan suatu bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Kami juga mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di MK,” kata dia usai rapat terbatas TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Dia sangat mengapresiasi keterlibatan para pakar yang akan memberikan sumbangsih kepada kerja dari tim hukum tersebut, sehingga seluruh proses litigasi ke MK dapat dipersiapkan.
“Banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur sikap dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri,” jelas Hasto.
Dia menambahkan, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki semangat yang sama dalam mengawal hasil Pemilu 2024.
“Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama,” katanya.
Menurut Hasto, demokrasi harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap berbagai proses demokrasi selanjutnya.
Jika koreksi terhadap demokrasi tidak dilakukan secara kolektif, dikhawatirkan tidak akan ada lagi masyarakat yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.
(Rhn)
.png)
