![]() |
| Ketua DPC Projo Kota Blitar, Haryono, Saat Hadiri Kongres ke- III di Jakarta, Sabtu-Minggu (1-2/11/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Ist. |
Kongres ke- III PROJO digelar dalam suasana yang disebut 'marathon' karena agenda yang padat dalam dua hari pelaksanaan.
Kongres dibuka pada 1 November 2025 dan berlangsung hingga sore hari keesokan harinya (2 November 2025) untuk menuntaskan berbagai agenda strategis organisasi.
Di dalam pembukaan kongres, Ketua Umum Projo Budiarie Setiadi memastikan bahwa organisasi tersebut tidak akan berubah menjadi partai politik, namun akan melakukan transformasi organisasi termasuk perubahan logo agar tidak terkesan sebagai kultus individu.
"Contohnya, logo Projo akan diubah guna menghilangkan siluet wajah Joko Widodo (Presiden ke-7 RI) yang selama ini dipakai. Projo lahir sebagai gerakan rakyat akar rumput. Karena itu kami menolak transformasi PROJO menjadi partai politik. PROJO harus tetap sebagai ormas yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi kendaraan politik," jelasnya.
Sikap ini secara eksplisit menegaskan bahwa wilayah Jawa Timur melalui DPD Projo Jatim ingin mempertahankan karakter organisasi sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) sesuai visi awal Projo.
Namun demikian, Projo Jatim tetap berkomitmen pada dukungan politik yang jelas. Mereka menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan 2029 dan mendorong agar pasangan tersebut kembali maju dalam Pilpres 2029.
“Kami konsisten berada dalam barisan Asta Cita. Dukungan kami jelas. Prabowo–Gibran dua periode,” tegas Bung Tanto.
Dalam pernyataannya, Projo Jatim juga menegaskan bahwa fungsi organisasi tetap sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, artinya dukungan tidak berarti hilangnya fungsi kritis ormas.
Dikatakannya, kongres ke- III Projo menetapkan secara aklamasi bahwa Budiarie Setiadi akan melanjutkan sebagai Ketua Umum DPP Projo untuk periode 2025–2030.
Diketahui, sebelumnya Budiarie juga sebagai Ketua Umum dan kini lanjut untuk lima tahun mendatang.
Dalam struktur DPP yang akan datang, PROJO Jatim mengusulkan nama-nama tokoh bangsa untuk mengisi posisi strategis, antara lain:
1. Prabowo Subianto sebagai Pelindung
2. Joko Widodo sebagai Dewan Pembina
3. Gibran Rakabuming Raka sebagai Dewan Penasehat
Selain itu, Projo Jatim meminta agar satu kader dari Jawa Timur masuk dalam kepengurusan pusat (DPP) sebagai wujud representasi daerah dalam struktur nasional.
Agenda internal lain yang menjadi catatan penting dari Kongres adalah penegasan agar seluruh struktur DPD dan DPC PROJO di seluruh Indonesia segera direstrukturisasi, terutama bagi pengurus yang masa jabatannya telah habis sebagai bagian dari konsolidasi organisasi di bawah kepemimpinan baru.
Sebagai puncak acara, kongres dijadwalkan ditutup secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari 2 November 2025. Penutupan ini selain bersifat simbolik juga menjadi deklarasi awal konsolidasi Projo di bawah pengurus dan visi baru.
Langkah Projo menegaskan bahwa mereka memilih berada di ranah ormas dan bukan partai politik. Dukungan melalui pernyataan dari Budiarie jelas, bahwa organisasi tidak akan menjadi partai politik.
Penggantian logo dan penghilangan wajah Jokowi dalam simbol organisasi juga menunjukkan niat Projo untuk memperluas identitas gerakan di luar figur tunggal.
Dalam konteks politik nasional, sikap ini juga menunjukkan bahwa Projo hendak menjaga fleksibilitas politiknya tetap mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran, namun dengan posisi ormas yang bisa melakukan kontrol sosial.
Bagi Projo Jatim, penolakan terhadap wacana menjadi partai politik sekaligus dukungan politis kepada Prabowo–Gibran akan menjadi penanda bahwa mereka memilih jalur dukungan dari masyarakat akar rumput melalui ormas, dibandingkan partai politik yang bersaing secara elektoral.
Dengan ditetapkannya Budiarie Setiadi sebagai Ketua Umum secara aklamasi, menegaskan bahwa Projo tetap ormas, serta dukungan kuat terhadap Prabowo–Gibran dua periode.
"PROJO Jatim melalui suara mereka sudah menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di barisan rakyat dan tetap memainkan fungsi sosial-kemasyarakatan di tengah dinamika politik nasional," pungkasnya.
