Lelang JPT Pratama Berproses, DPRD Minta Bupati dan Wabup Blitar Hati-hati Isi Kursi Kadis di OPD Seksi

Kantor DPRD Kabupaten Blitar (kiri), Kantor Bupati Blitar (kanan), Rabu (22/10/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Ist.

Blitar - Dalam rangka mendukung masifnya penyerapan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat, DPRD Kabupaten Blitar memberikan saran kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Blitar selaku pimpinan daerah, dalam mengisi kursi pimpinan yang masih kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan asisten sekretariat daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa'i, meminta Bupati Blitar, Rijanto, dengan Wabup Blitar, Beky Herdihansah, jeli dan berhati-hati ketika berproses mengisi kursi pimpinan OPD yang masih kosong dan kursi jabatan asisten di sekretariat daerah Kabupaten Blitar.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini tengah diproses oleh panitia seleksi (pansel), kata Rifa'i harus menjadi sarana yang tepat untuk menempatkan orang yang benar-benar menguasai OPD yang didaftar para peserta seleksi JPT Pratama.

"Terkait dengan seleksi JPT kita berharap bupati dan wakil bupati berhati-hati, karena OPD yang dilelang ini OPD yang seksi banget. OPD seksi dijabat oleh orang baru yang belum punya pengalaman di eselon 2, hati-hati saja," kata dia, Rabu (22/10/2025).

"Selanjutnya lelang JPT jangan hanya dijadikan seremoni dan tameng bagi-bagi jabatan karena balas budi. Ini yang harus kita cermati karena OPD yang kosong ini OPD seksi banget. Kita berharap bupati dan wabup tidak salah menempatkan orang sebagai kepala OPD seksi," sambungnya.

Sejumlah OPD Pemkab Blitar yang kini tengah proses diisi dalam seleksi JPT Pratama seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hingga jabatan Asisten bidang Administrasi Umum dan Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blitar.

"Kita berharap penetapan pengisian OPD yang kosong dilaksanakan bulan Desember. Artinya, kepala OPD baru disiapkan untuk APBD 2026. Kekhawatiran saya, kalau dilantik saat PAK nanti kepala OPD-nya baru belum faham. Akhirnya serapan APBD 2025 menjadi lamban dan bahkan khawatir tidak terserap," ungkapnya.