 |
| Ketua Komunitas Gususuran Industri Fertilizer (KGIF), Murdani LB, berorasi saat aksi unjuk rasa di depan gerbang utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Lhokseumawe, Kamis (2/10/2025)/Liputanesia/Foto: Ibnu Hajar. |
Ketua KGIF, Murdani LB, menegaskan bahwa fokus utama aksi kali ini adalah dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menyebut sejumlah oknum karyawan PT PIM diduga memasukkan anggota keluarga mereka tanpa melalui mekanisme seleksi resmi.
“Praktik nepotisme sudah sangat menjamur di PT PIM. Oknum-oknum karyawan dengan mudah memasukkan keluarga mereka tanpa melalui tes dan tahapan yang semestinya,” ujar Murdani dalam orasinya.
Menurutnya, aksi lanjutan ini digelar karena manajemen PT PIM dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog. Janji komisaris perusahaan yang akan mempertemukan KGIF dengan direksi baru pun disebut hanya dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Selain menagih enam tuntutan lama, KGIF juga menambahkan dua poin baru, yakni desakan agar rekrutmen tenaga kerja H₂O₂ yang dituding sarat kolusi dan nepotisme agar dilakukan secara terbuka serta penegasan kembali kesepakatan 28 November 2022 terkait binaan Dusun Resettlement Cot Mambong yang direpleksikan dengan KGIF seperti yang tetuang dalam notulen rapat sebelumnya agar dijalankan seutuhnya.
Murdani juga mendesak agar Komisaris Utama PT PIM, Marzuki Daud, dicopot dari jabatannya. Ia menilai Marzuki gagal menjalankan peran di dua periode sebelumnya, namun kembali terpilih sebagai komisaris utama.
“Kami berharap pemerintah Aceh mengusulkan figur baru dari putra asli Aceh Utara sebagai pengganti Marzuki Daud. Sangat janggal bila beliau kembali menduduki posisi itu setelah gagal sebelumnya,” tegasnya.
Tak hanya soal rekrutmen, KGIF juga menyoroti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PIM yang dinilai tidak transparan dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat sekitar.
“Kami sudah mengantongi data dan nama-nama oknum yang menyalahgunakan jabatan dalam perekrutan. Mereka harus segera dicopot. Aksi ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan menuntut agar kearifan lokal diprioritaskan dan CSR dijalankan sesuai aturan,” jelas Murdani.
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa akan terus berlanjut selama tidak ada ruang dialog antara warga dan manajemen PT PIM. “Kami tidak mencari keributan. Yang kami minta hanya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
