 |
| Ilustrasi: Lambang Golkar, Gerindra, dan PKB. |
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Blitar, Sarwi, saat dihubungi ratusan massa aksi dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) hanya menyampaikan ia akan melaporkan aspirasi dari GPI itu kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai.
Salah satu poin jawaban itu muncul dari pertanyaan tentang mengapa fraksi partai Gerindra diduga terlibat memboikot pengesahan perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2025.
"Karena kami juga punya pimpinan, jadi saya tidak mau salah bilang di sini, saya akan melaporkan dulu kepada pimpinan kami," ungkap Sarwi, senin kemarin (25/8/2025).
Melihat jawaban Sarwi, Jaka selaku Ketua LSM GPI mengaku kecewa dan tidak puas atas jawaban seperti itu. Jaka menegaskan akan mendirikan posko kerakyatan di sekitar kantor DPRD Kabupaten Blitar sebagai wadah aspirasi warga Kabupaten Blitar terkait pembangunan daerah Kabupaten Blitar.
"Jujur kami sangat kecewa. Malu. Masak partainya pemerintahan seperti itu," kata Jaka.
Hari ini, giliran PKB dan Golkar memberikan keterangannya kepada Liputanesia.co.id untuk menanggapi terkait isu keterlibatan dalam menunda pengesahan APBD-P Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025.
"PAK, bukan kita tunda. Tapi karena sama-sama punya tanggung jawab kepada masyarakat. Dewan jaga dipilih oleh rakyat. Pemilu dewan lebih dulu ketimbang pilkada," ungkap Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar M. Rifa'i saat dihubungi Liputanesia.co.id, Selasa (26/8/2025).
Rifa'i menambahkan, DPRD Kabupaten Blitar juga punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Perlu dicatat, sambung Rifa'i, DPRD Kabupaten Blitar lebih dekat dengan rakyat dan mengerti maunya rakyat.
"Tidak semua rakyat butuh jalan. Jalan itu visi misi bupati," tandasnya.
Sementara, Ketua Partai Golkar Kabupaten Blitar, Suswati, mengungkapkan, partainya melalui jajaran fraksi di DPRD pada dasarnya tidak menunda dalam keikutsertaan dalam pengesahan APBD-P Kabupaten Blitar tahun 2025.
"Itu tidak betul. Jadi waktu kita nggak kuorum itu masih laporan pansus-pansus dan penyampaian KUA 2026. Dan diagendakan lagi kemarin itu semua fraksi Golkar hadir. Kita tidak menghambat. Pengesahan KUA PPAS perubahan tanggal 29 Agusutus nanti semua anggota fraksi Golkar hadir," ungkapnya.
"Partai Golkar tetap mengawal kebijakan pemerintahan sepanjang tidak melanggar aturan dan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
