Mulai Terendus Buruknya Hubungan Pemkab dengan DPRD hingga Warga Blitar Jadi Korban

Situasi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat Lalu (8/8/2025)/Liputanesia.co.id/Foto : Ist.

Blitar - Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, secara terbuka menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif saat ini tidak harmonis. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor.

Sugianto mengungkapkan, macetnya pembangunan bukan sekadar isu teknis, tetapi berakar pada persoalan koordinasi dan kemauan politik dari kedua belah pihak. Ia memaparkan beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini.

Pertama, rapat-rapat paripurna yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan penting kerap kali tidak kuorum. Akibatnya, agenda pembahasan anggaran, persetujuan program, hingga pengesahan kebijakan menjadi tertunda.

“Kita bicara soal nasib masyarakat, tetapi rapat-rapat yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian justru tidak berjalan maksimal karena tidak kuorum,” kata Sugianto, Senin (11/8/2025).

Faktor kedua, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan tidak berjalan di lapangan. Padahal, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sudah lama dinantikan masyarakat.

“Rakyat menunggu aksi nyata dari eksekutif, tetapi yang mereka lihat hanya rencana di atas kertas,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugianto menilai eksekutif terkesan mengulur-ulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, hal ini bukan hanya merugikan secara waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Dampaknya, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ikut tertunda,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika hubungan legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya akan ikut terhambat.

Sugianto mendesak agar kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau kelompok.

“Kita ini diberi mandat rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menghambat. Kalau hubungan ini tidak segera dibenahi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Blitar sendiri,” pungkasnya.