 |
| Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, Saat Pimpin Aksi di Depan Pintu Gerbang Kantor DPRD Kabupaten Blitar Sisi Utara, Senin (25/8/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, kepada awak media secara tegas menyampaikan agar Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menindak tegas sikap kadernya yang saat ini duduk di fraksi Gerindra pada DPRD Kabupaten Blitar.
Ini ia utarakan di tengah-tengah memimpin aksi di depan pintu gerbang sisi utara kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (25/8/2025), bahwa fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Blitar sangat memalukan Presiden Prabowo Subianto, di mana Partai Gerindra adalah partai pemerintahan, partai yang kini dipimpin seorang presiden namun justru sikapnya tidak memihak kepentingan rakyat.
"Kalau perubahan APBD tahun ini tidak terjadi, maka masyarakat akan mengalami kerugian yang luar biasa. Ada Partai Gerindra kami saya sangat menyayangkan partai ini. Partainya pemerintah, partainya Presiden Prabowo ketua umum, malah menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Blitar. Kalau perlu mereka ditindak tegas. Harus dibina. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja," ungkap Jaka yang juga warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
Bahkan, lanjut Jaka, APBD induk Kabupaten Blitar tahun ini saja menurutnya juga sama sekali belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini, bagi Jaka juga dilantari oleh proses politik pemerintahan yang ada di DPRD Kabupaten Blitar.
"Jangan menunggu amarah masyarakat tiba. Sebab jika itu terjadi, kami benar-benar tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Kepentingan masyarakat harus menduduki posisi tertinggi," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Blitar yang tergabung di dalam organisasi masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mendesak DPRD Kabupaten Blitar dibubarkan saja jika hanya menghambat proses pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang hingga memasuki tribulan ke empat tahun ini belum juga berjalan.
Ketua GPI, Jaka Prasetya berpandangan, belum mulainya proses pembangunan daerah Kabupaten Blitar saat ini adalah diduga dilatarbelakangi atau didalangi oleh fraksi PKB, Gerindra dan Golkar. Penyebabnya, kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk menjalankan pembangunan daerah tahun ini tidak berjalan.
Hal ini Jaka sampaikan ketika memimpin aksi yang diikuti ratusan massa di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Blitar sisi utara, Senin (25/8/2025).
Pantauan Liputanesia.co.id di lokasi pelaksanaan aksi, para peserta aksi juga membawa poster yang dibentangkan dengan membawa pesan pembubaran DPRD Kabupaten Blitar hingga sebap-sebap kenapa pembangunan Kabupaten Blitar jalan di tempat yang diduga didalangi DPRD Kabupaten Blitar.
"Tidak segera disahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Blitar, maka rakyat akan mengalami kemunduran dalam pembangunan. Rakyat akan tertunda meninkmati hasil pembangunan. Kalau sampai tahun ini DPRD Kabupaten Blitar lebih mementingkan kelompoknya sendiri, maka rakyat akan marah dan bergerak," tegas Jaka.
"Kalau DPRD Kabupaten Blitar tidak sanggup mengesahkan perubahan APBD tahun 2025, maka kita akan masuk bersama-sama, kita hancurkan DPRD, kita bubarkan DPRD. Ini adalah bentuk kemarahan masyarakat. Masyarakat sudah membayar pajak. Berbagai macam pajak sudah mereka pungut. Tapi masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan," lanjut dia.
Jaka mendesak DPRD Kabupaten Blitar hari ini harus menyepakati dan menyetujui perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025. Jika tidak, mobilisasi masyarakat besar-besaran sudah siap untuk mengekspresikan sikapnya terhadap para wakil rakyat Kabupaten Blitar yang telah dianggap tidak mendukung proses percepatan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.
Disinformasikan lebih lanjut, beberapa kali rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang berlangsung beberapa hari terakhir untuk membahas dan menyepakati dan melaksanakan perubahan APBD tahun ini berjalan alot dan seolah tidak muncul titik temu untuk segera lahir jawaban kapan perubahan APBD tahun ini bisa dilaksanakan.
Informasi yang dihimpun terkini, penyebab belum disepakati perubahan APBD tahun ini dilantari beberapa fraksi DPRD Kabupaten Blitar. Beberapa fraksi dimaksud adalah dari fraksi Gerindra, PKB dan Golkar. Karena ini, masyarakat Kabupaten Blitar belum bisa menikmati proses dan hasil pembangunan daerah hingga saat ini.
