 |
| Prosesi Pelantikan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Blitar oleh Bupati Blitar di Pendopo RHN, Jumat (29/8/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Momen ini ternyata juga bertepatan dengan jadwal rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam agenda pengesahan perubahan APBD (APBD-P) tahun ini yang akan digelar nanti malam sekira pukul 19.00 WIB.
Menjadi sebuah perhatian publik, lantaran sejumlah kalangan masyarakat beberapa hari terakhir juga tengah menyoroti dinamika pengesahan APBD-P sekaligus belum terserapnya APBD reguler secara maksimal yang salah satu faktornya karena belum adanya mutasi dan rotasi jabatan di Pemkab Blitar.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Bupati Rijanto menyampaikan, terkait rotasi dan mutasi jabatan memang ada sejumlah tahapan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan dimaksud.
Izin kepada pemerintah pusat juga mesti dilakukan agar tahapan rotasi mutasi jabatan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur.
"Kita ini punya cukup banyak pekerjaan dan berat. Dilain pihak kita juga harus mengikuti peraturan dan prosedur. Mutasi sekarang tidak sama dengan dulu. Kini semakin ketat dan memenuhi prosedur, harus izin ke gubernur, menteri dalam negeri dan BKN. Mulai proses pembentukan pansel, panitia ujikom, melakukan uji kompetensi dan hasilnya dilaporkan ke sana. Ada pelantikanpun kita juga harus izin," jelas Bupati Rijanto.
Sementara, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menambahkan, pejabat yang dilantik diambil sumpah janji atau jabatan ada 153 pejabat, perinciannya untuk JPT pratama sejumlah 15, jabatan administratornya 79 dan jabatan pengawas ada 59 orang, ungkapnya.
