 |
| Wakil Bupati Blitar yang Juga Ketua KONI Kabupaten Blitar, Beky Herdihansah, Liputanesia.co.id/Foto: Ist. |
Ketua LSM KRPK M. Trijanto berpendapat, ketidaksesuaiannya antara target peraihan peringkat perolehan medali di Porprov Jatim ke- 9 oleh KONI Kabupaten Blitar ditengarahi rusaknya tata kelola di tubuh KONI sendiri.
"Rusaknya Tata Kelola Olahraga ini berada di posisi Ketua KONI yang dijabat Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah. Posisi rangkap jabatan itu kami mengingatkan soal etika yang mestinya dimiliki Wabup Beky," kata Trijanto, Kamis (10/7/2025).
Prestasi KONI Kabupaten Blitar di tangan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, lanjut dia, yang tidak sesuai ekspektasi, dinilai sebagai sinyal yang perlu diwaspadai. Prestasi jeblok, dana hibah ke KONI yang berlipat dan rangkap jabatan atau standar ganda adalah sinyal bahaya.
“Yang seharusnya membuat kita semua waspada. Tentu bagi yang masih punya pikiran waras dan obyektif,” ujarnya.
Prestasi kontingen Kabupaten Blitar di Porprov ke- 9 Jawa Timur 2025 diketahui jeblok. Target prestasi 7 besar yang dijanjikan Wabup Beky sebagai Ketua KONI, tidak tercapai. Prestasi KONI Blitar dalam ajang Porprov ke- 9 hanya bertengger di posisi 14 besar. Kontingen cabang olahraga (cabor) hanya meraup 19 medali emas, 22 perak dan 43 perunggu.
Prestasi Kabupaten Blitar berada di bawah Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Kediri. Sementara pada tahun sebelumnya, prestasi kontingen cabor Kabupaten Blitar menempati posisi 8. Berhasil mengumpulkan 27 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu.
“Ini bukan sekedar kemerosotan peringkat Kabupaten Blitar di Porprov ke- 9 Jawa Timur. Tapi lebih dari itu,” tegas Trijanto.
Lebih jauh soal pengelolaan dana hibah (APBD) untuk KONI. Mekanisme pengelolaan dana hibah akan tumpang tindih ketika wakil bupati merangkap sebagai Ketua KONI. Akan terjadi standar ganda.
Pada tahun ini KONI Kabupaten Blitar menerima dana hibah Rp 2,7 miliar dengan 1,6 miliar di antaranya untuk persiapan dan pelaksanaan Porprov ke- 9. Sementara pada tahun sebelumnya dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar.
Menurut Trijanto, jebloknya prestasi KONI Blitar, rangkap jabatan dan dana hibah yang berlipat, adalah cermin rusaknya tata kelola olahraga di Kabupaten Blitar.
“Pengelolaan olahraga mestinya menjunjung tinggi meritokrasi, integritas dan profesionalisme,” terang Trijanto.
Olahraga merupakan panggung kejujuran dengan spirit kerja keras, lanjut Trijanto.
Jika dikelola dengan manipulasi dan kepentingan politik, kata dia yang dikorbankan bukan hanya medali. “Tapi juga masa depan atlet dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus sebelumnya mengaku sudah dipanggil DPRD. Ia diminta menjelaskan merosotnya prestasi di Porprov ke- 9 Jawa Timur.
Ia menyebut, terbatasnya waktu persiapan yang hanya satu bulan jadi salah satu faktor penyebab. Anindya mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dengan memanggil seluruh pelatih dan official.
Pihaknya juga akan bekerja lebih keras, menebus turunnya prestasi di Porprov tahun 2027 mendatang.
“Kita akan panggil seluruh pelatih dan official atlet untuk meminta pertanggungjawaban,” kata Anindya.
.png)
