Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Narasi 'Keberpihakan kepada Rakyat' Digulirkan Fraksi PDIP DPRD Blitar Tanggapi RPJMD 2025-2029

Faisal Nur Rachman
4 Jun 2025, 23:30 WIB Last Updated 2025-06-04T16:30:34Z
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulya, Liputanesia.co.id/Foto: DPRD Kabupaten Blitar.

Blitar - Merespon isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar.

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulya, menyampaikan di dalam dokumen RPJMD itu secara garis besar orientasinya kepada kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Sejumlah contoh yang dikatakan keberpihakan kepada masyarakat itu seperti dimasukkannya program prioritas yang dirancang, mulai pemberian insentif kepada peserta pendidikan kesetaraan dan bantuan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.

Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga, lanjut dia, RPJMD 2025-2029 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar itu dinilai bakal mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kriteria penerima bantuan harus ditentukan secara jelas agar tidak terjadi penyimpangan. Kami berharap pemerintah bersikap cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan bantuan, sehingga program berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya, Rabu (4/6/2025).

"Fraksi juga menekankan bahwa RPJMD ini harus menjadi pijakan evaluasi terhadap seluruh program yang telah berjalan. Program yang selaras dengan RPJMD dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat sebaiknya diteruskan, sedangkan program yang tidak efektif perlu ditinjau ulang atau bahkan dihentikan," sambung Fatatoh.

Ia menandaskan, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar menyatakan optimis bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 menjadi harapan baru masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik.

"Dokumen ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

(ADV)

Iklan