 |
| Ilustrasi: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images |
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, keputusan tersebut disahkan secara konsensus oleh seluruh negara anggota WHO pada sesi Sidang World Health Assembly (WHA) ke-78 di Jenewa, Swiss.
Perpindahan ini, lanjut Kunta, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (26/5/2025), didasari oleh sejumlah hal yang dipelajari saat pandemi Covid-19. Yaitu pertimbangan epidemiologis Indonesia dan kesamaan isu kesehatan serta kedekatan geografis dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat.
Pandemi tersebut, ujar dia, menyadarkan perlunya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara tetangga terdekatnya guna mengatasi tantangan kesehatan bersama.
Keputusan perpindahan diambil sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat kolaborasi kesehatan lintas kawasan dan memperluas jejaring kerja sama di bidang kesehatan masyarakat.
Kunta menjelaskan, bergabung dengan Western Pacific Regional Office (WPRO) sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat diplomasi kesehatan dan memperluas akses terhadap inovasi serta sumber daya kesehatan global.
Fakta bahwa Indonesia berbagi perbatasan darat dan laut dengan 10 negara dan memiliki penerbangan langsung ke-18 negara, dimana perbatasan tersebut sebagian besar adalah dalam koordinasi kerja sama WHO di kawasan Pasifik Barat.
Provinsi-provinsi paling timur di Indonesia, seperti Papua dan Maluku, memiliki kedekatan geografis dan tantangan kesehatan yang sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.
Demikian pula masyarakat Indonesia di Sumatra yang secara etnik dan kultur dekat dengan Malaysia serta Singapura yang merupakan negara anggota WPRO. Posisi geografis dan konektivitas tersebut meningkatkan risiko epidemiologi, termasuk pelintasan penduduk di perbatasan ataupun mobilitas internasional yang tinggi.
Hal-hal tersebut menggarisbawahi pentingnya upaya surveilans dan respons penyakit lintas batas yang kuat dengan negara-negara di WPRO.
Kunta mengutarakan perpindahan ini diharapkan akan membuka kesempatan luas bagi Indonesia dalam berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) bidang kesehatan.
Perubahan ini efektif berlaku mulai 23 Mei 2025 dan seluruh proses transisi akan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi intensif antara Pemerintah Indonesia, WHO SEARO, dan WHO WPRO.
Kunta menambahkan, Indonesia akan tetap juga menjaga hubungan erat dan kolaborasi dengan negara-negara anggota South-East Asia Regional Office (SEARO) baik secara bilateral maupun kolaborasi global yang selama ini telah terjalin baik. []
(YHr)
