 |
| Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih Periode 2025-2030, Rijanto (kiri) Beky Herdihansah (kanan), Selasa (24/12/2024)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal NR. |
Meski belum ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang Pilkada Kabupaten Blitar 2024 dan pelantikan kepala daerah, Rijanto-Beky menilai diperlukannya langkah konsolidasi persiapan transisi itu agar proses pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah berjalan dengan baik.
Ketua Tim Transisi Rijanto-Beky, Miftakhul Huda mengatakan, hal ini merupakan bagian dari konsolidasi jelang transisi kepemimpinan di Kabupaten Blitar.
Untuk itu, Rijanto-Beky perlu mempersiapkan tim dan personil yang nantinya membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar.
“Ini sekaligus menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi 01 dan 02. Pilkada sudah selesai, Rijanto-Beky ingin bersama-sama membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Blitar,” tukasnya.
Dia mengatakan, tim transisi juga memiliki tugas untuk melakukan pemetaan dan evaluasi personel yang nantinya membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal ini perlu dilakukan karena bupati dan wakil bupati harus memastikan visi misi atau janji politiknya bisa direalisasikan.
Menurutnya, tim ini juga melihat ada beberapa pejabat yang kemarin memiliki pandangan dan dukungan berbeda saat Pilkada 2024.
Namun, pihaknya memastikan bahwa hal itu bukan berarti mereka menjadi sasaran mutasi pegawai lantaran masuk dalam daftar hitam.
“Itu tidak masalah. Tidak ada black list atau suka dan tidak suka bagi Rijanto-Beky. Terpenting profesional, mampu dan loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,” katanya.
Dia berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk mengurangi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun depan.
“Pak Rijanto dan Mas Beky tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap para pegawai. Sebaliknya, keduanya membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya,” pungkasnya.
Dia mengatakan, tim transisi juga memiliki tugas untuk melakukan pemetaan dan evaluasi personel yang nantinya membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal ini perlu dilakukan karena bupati dan wakil bupati harus memastikan visi misi atau janji politiknya bisa direalisasikan.
Menurutnya, tim ini juga melihat ada beberapa pejabat yang kemarin memiliki pandangan dan dukungan berbeda saat Pilkada 2024.
Namun, pihaknya memastikan bahwa hal itu bukan berarti mereka menjadi sasaran mutasi pegawai lantaran masuk dalam daftar hitam.
“Itu tidak masalah. Tidak ada black list atau suka dan tidak suka bagi Rijanto-Beky. Terpenting profesional, mampu dan loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,” katanya.
Dia berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk mengurangi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun depan.
“Pak Rijanto dan Mas Beky tidak akan membeda-bedakan perlakuan terhadap para pegawai. Sebaliknya, keduanya membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya,” pungkasnya.
.png)
