![]() |
Foto bersama usai pembukaan Rakor TPPS, di Aula Setdakot, Rabu (18/12/2024), Liputanesia.co.id/Hengki. |
Kota Langsa - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk dan KB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di tingkat Gampong.
Kegiatan rakor membahas laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan sosialisasi gerakan orang tua cegah stunting (Genting), di Aula Setdakot, Rabu (18/12/2024).
Rakor TPPS dibuka oleh Pj Sekda Kota Langsa Suriyatno yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemko Langsa, Ali Musafah.
Ali Musafah menegaskan pada setiap Camat agar dapat memonitor setiap laporan TPPS di setiap Gampong beserta bukti-bukti pendukungnya terkait kegiatan pencegahan dan penurunan angka stunting, yang nantinya akan dilaporkan kepada Pj Walikota Langsa Dr Syaridin melalui Kepala DP3KB.
Pada Geuchik dan Pj Geuchik kami mohon dukungan dan partisipasinya agar kita dapat mempertahankan dan mendapatkan yang disebut penghargaan atau pembagian dana fiskal untuk tahun 2025, mohon kolaborasi sinergi dan kerjasamanya laporan TPPS tingkat Gampong agar dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, ungkap Ali Musafah.
Sebelumnya, Kepala DP3KB Amrawati, menyampaikan, masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia.
Dampak signifikan terhadap sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi jangka panjang, revitalisasi stunting di Indonesia meskipun telah terjadi penurunan namun angka stunting masih cukup tinggi
“Upaya percepatan penurunan stunting melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif,” kata Amrawati.
Pendekatan multi sektor ini tidak hanya terkait dibidang kesehatan saja, tetapi melibatkan berbagai sektor antara lain; sektor pemberdayaan perempuan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, pertanian dan pangan.
“Hal ini menghadapi beberapa tantangan antara lain ego sektoral yang masih ada karena setiap sektor memiliki prioritas dan target masing-masing,” paparnya.
Perbedaan sistem dan prosedur antar sektor dan keterbatasan pemahaman lintas sektor terkait dengan masalah stunting. Terkait hal tersebut, maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk memastikan koordinasi dan sinergi atas sektor berjalan efektif.
Amrawati menjelaskan, adapun tujuan kegiatan ini adalah;
1.Memantau implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Desa, Kecamatan, dan tingkat Kota.
2. Identifikasi capaian indikator sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 dan ran pasti.
3. Memantau progres laporan tim percepatan penurunan stunting tingkat Gampong, Kecamatan, dan tingkat Kota Langsa.
4. Sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting Kota Langsa tahun 2024-2025.
Adapun keluaran yang diharapkan dari pertemuan ini adalah;
1. Teridentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan penurunan stunting dan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting Kota Langsa.
2. Teridentifikasinya laporan capaian indikator Perpres 72 Tahun 2021 dan Ran Pasti dari setiap Gampong.
3. Laporan TPPS tingkat Gampong dan Kecamatan se-Kota Langsa hari ini dapat kita sinkronkan.
4. Teridentifikasi kelompok-kelompok peduli dalam orang tua asuh dalam cegah stunting Kota Langsa tahun 2024-2025.
Semoga para TPPS Gampong dapat segera melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan, pungkas Amrawati.
Sementara Ketua DPRK Langsa Melvita Sari, saat diberikan kesempatan memberikan kata sambutan, menekankan tujuan dari Rakor TPPS agar tercapai dengan maksimal seperti yang kita harapkan bersama.
“Mewakili DPRK Langsa, saya turut mendukung aksi percepatan penurunan stunting ini,” ucap Melvita Sari.
Harapannya, untuk tahun-tahun berikutnya angka stunting kita di Kota Langsa semakin menurun hingga Zero Stunting, yaitu suatu gerakan untuk mengurangi kasus stunting di Indonesia hingga nol kasus khususnya Kota Langsa, tandas Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari.