Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Bawaslu RI Gelar Rakornas Pengawasan Siber

Hengki Syahjaya
12 Sep 2024, 08:28 WIB Last Updated 2024-09-12T11:54:25Z
Koordiv P2H Rahmat Wahyudi menghadiri acara Rakornas, di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (11/09/2024) malam, Liputanesia/Hengki.

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pemilihan serentak tahun 2024, terkait pengawasan siber, di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, Tanggal 11-13 September 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat membuka secara resmi acara Raoknas, Rabu (11/09/2024) malam mengatakan bahwa berkenaan Pilkada serentak ini penting dilaksanakan pengawasan dan penguatan kapasitas terhadap ancaman siber.

Dimana yang namanya siber yang digunakan oleh banyak pihak, adanya isu yang sedemikian rupa untuk mengacaukan Pilkada serentak 2024, oleh karenanya kita akan kesulitan indentifikasi karena canggihnya teknologi dan musti siap sebagai badan pengawas.

Maka sejujurnya isu digital harus diantisipasi oleh pihak Bawaslu, tidak bisa mengawasi saat ini bila tidak menguasai IT, regulasi lemah atau sedikit, saat ini paket internet murah dan mudah, jadi apabila tidak siap hadapi kecanggihan teknologi dalam pemilihan maka tidak mampu melakukan pengawasan secara baik.

"Jangan jadi sampah Bawaslu, tahu sampai ke publik, karena itu ditengah ekpektasi terhadap Bawaslu jangan pernah bimbang dan kita tahu batasan, Bawaslu tidak boleh melampaui Undang-undang," tegas Lolly.

Terkait itu ada Undang-undang dan pembagian tugas pemilihan dimana humas menjadi pic pengawasan siber, ini pertama kali apakah humas mampu menguasai siber dengan baik.

"Tidak boleh ada kebingungan, Bawaslu/Panwaslih harus fokus pengawasan siber, jejaring internet, harus faham mana ranahnya baik itu bawah pengawasan kepolisian maupun pihak lainnya yang berkaitan," ungkap Lolly penuh semangat.

UU ITE No 1 tahun 2024 maka dilaporkan sesuai UU instansi terkait dan rating tertinggi adalah ujaran kebencian pada postingan di FB, Twitter, tiktok dan yang terakhir YouTube, yang terpenting Bawaslu/Panwaslih tahu batasan menjadi hal yang penting.

"Kita sudah siap tempur, niatnya kuat, pelurunya ada serta memiliki tamengnya yang kuat, ancaman siber itu spesifik dilemparkan ke humas yang menjadi tanggung jawab yang besar," sergahnya kembali.

Karenanya menjadi humas itu harus buka telinga untuk mendengar, buka mata lebar untuk melihat, gunakan jari untuk melawan ancaman siber.

"Jadinya sosok Bawaslu itu sebagai pengayom yang mumpuni tidak saja keatas namun juga kebawah, karena di tanah abang, atasan itu murah kalau tak ada bawahan," guyon Lolly disambut gemuruh aplaus peserta.

Sebelumnya Ketua panitia yang juga Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung Bagus Atmaja melaporkan kehadiran kita jadi bukti komitmen kita siap menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024.

Pengawasan siber ini adalah dalam upaya memastikan proses secara demokratis dalam koridor, koordinasi semua unit kerja dalam pengawasan sangat penting.

Kemudian kata Agus, tujuan pengawasan siber ini adalah kegiatan meningkatkan pemahaman ancaman siber, mengembangkan kapasitas para Bawaslu/Panwaslih di seluruh Indonesia untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024.

"Meningkatkan kapasitas para Bawaslu anggota Bawaslu Provinsi, kab/kota, kepala bagian kehumasan dari ancaman siber," lapor Agus.

Sedangkan pada esok harinya para peserta disuguhkan dengan pemahaman terkait ancaman siber dan salah satunya pemateri yang hadir yakni Ketua AJI Pusat, Nani Afrida dan Narsum lainnya yakni Septiaji Eko Nugroho, di lantai 5 Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat.

Sementara itu Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Rahmad Wahyudi mengatakan bahwa pengawasan siber ini sangat penting karena saat ini pengguna akun sangat membludak yang susah dikendalikan.

"Alhamdulillah hari ini kita hadir untuk mendapatkan bekal dari pihak Bawaslu RI terkait pengawasan siber jelang helatan Pilkada serentak tahun 2024 baik itu di tataran nasional maupun nantinya tingkat Kabupaten Abdya," kata Rahmat.

Iklan