Sinkronisasi Program Pembangunan, Jokowi Wanti-Wanti Pemda Tak Buang-Buang Anggaran

Presiden Jokowi saat Musrenbangnas 2024 di JCC, Jakpus. (Dok. YouTube Bappenas)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan terkait pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (6/5/2024).

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan, seluruh pihak dapat terus memastikan terkait berbagai rencana pembangunan pusat dan daerah secara beriringan.

Sebagai contoh, Jokowi menyebutkan tentang pembangunan infrastruktur yang kerap kali tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.

“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ungkapnya.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menyoroti terkait tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah negara yang menghadapi ancaman resesi saat ini.

Untuk itu, ia menegaskan, kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas sangat diperlukan.

“Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati. Jadi, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan harus betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegas Jokowi.

Selanjutnya, ia juga memastikan bahwa berbagai program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan manfaat ekonomi yang terlihat.

“Dengan demikian, maka seluruh program tersebut harus dapat tepat sasaran dan strategis. Artinya untuk APBD, APBN, itu semuanya harus betul-betul manfaatnya kelihatan, harus tepat sasaran,” kata Jokowi.

“Jangan sampai ada lagi saya lihat anggaran yang seharusnya untuk stunting, malah diberikan ke puskesmas dan jadinya untuk pagar puskesmas. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya antara stunting sama pagar,” imbuhnya.

(Hawa A)