 |
| BPKP saat penandatanganan MoU, Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru, Senin (05/02/2024) Liputanesia/Hengki. |
KKP bersama BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU), "Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru" pada hari Senin, 5 Februari 2024 di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP akan selalu mengawal dan mendampingi program KKP agar bisa berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kerja sama antara BPKP dan KKP sudah terjalin sangat baik, kami mengapresiasi penandatanganan kerja sama ini, kami sebagai auditor presiden akan mengawal dan mendampingi program di KKP agar efektif, efisien, dan akuntabel,” ucapnya.
Tidak hanya menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga, KKP juga menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).
