 |
| Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Lalu Syaifudin, saat Siaran Pers penetapkan tersangka tindak pidana korupsi pada kegiatan pembayaran biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). |
Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan tersangka tindak pidana korupsi pada kegiatan pembayaran biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022, Kamis (12/10/2023).
Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe yang sedang ditangani oleh Jaksa Penyidik Kejari Lhokseumawe telah memasuki babak baru.
Hari ini, bertempat di Kantor Kejari Lhokseumawe, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Lalu Syaifudin, melalui Siaran Pers Nomor: PR – 02/L.1.12/Dti/10/2023 telah mengeluarkan penetapan tersangka terhadap 5 (lima) orang dalam kasus tersebut, di antaranya AZ dan MY yaitu mantan Kepala BPKD Kota Lhokseumawe dalam periode yang berbeda.
AZ menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe tahun 2018-2020 yang sekarang merupakan Pensiunan PNS pada 1 Oktober 2023 Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe, sedangkan MY menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 yang sekarang merupakan Kepala DKPPP Kota Lhokseumawe.
Kemudian tiga tersangka lainnya yang juga pegawai pada BPKD kota Lhokseumawe yaitu MD Sekretaris juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2018-sekarang, ASR selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) tahun 2018-sekarang, dan SL Bendahara Pengeluaran di BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018-sekarang, ucap Lalu.
.png) |
| Para pelaku Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe menaik kemobil tahanan. |
Perlu diketahui, dalam kasus ini, AZ dan MY selaku Kepala BPKD dan selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan MD (KPA), ASR (Pejabat Penatausaha Keuangan), dan SL (Bendahara Pengeluaran) telah menandatangani dan bertanggungjawab atas terlaksananya pencairan anggaran belanja (kelengkapan dokumen SP2D) insentif pajak penerangan jalan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang nyata-nyata bahwa pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tidak dilakukan.
Serangkaian kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan insentif diterima oleh para penerima insentif secara tidak proporsional karena tidak melaksanakan serangkaian kegiatan pemungutan PPJ yang seharusnya kebenaran materiil dari setiap tahapan proses pencairan diuji oleh para tersangka, jelas Lalu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing tersangka memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut yaitu AZ sebesar sekira Rp. 214.598.225 , MY sebesar sekira Rp. 272.758488 , MD sebesar sekira Rp. 206.216.481 , ASR sebesar sekira Rp. 61.751.552 dan SL sebesar sekira Rp. 62.716.837 total kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum para tersangka tersebut yaitu sebesar Rp. 3,4 Miliar.
Dan terhadap tersangka AZ dan MY masing-masing disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b, dan d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ujar Kajari.
Sedangkan ketiga tersangka lainnya yaitu MD, ASR dan SL diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b, dan d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tutup Kajari Lhokseumawe.
