Peluncuran itu dilakukan hanya dua hari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) ke laut lepas pantai barat Jepang, mendorong Amerika Serikat mengadakan latihan udara bersama dengan Korea Selatan dan secara terpisah dengan Jepang pada Minggu.
Media pemerintah Korea Utara mengonfirmasi bahwa pihaknya menembakkan dua proyektil dari beberapa peluncur roket, yang membidik target masing-masing sejauh 395 km (245 mil) dan 337 km (209 mil).
"Peluncur roket multipel 600mm yang dikerahkan dalam penembakan... adalah sarana senjata nuklir taktis," yang mampu "melumpuhkan" lapangan terbang musuh, kata kantor berita negara KCNA.
Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, dua rudal itu diluncurkan sekitar pukul 2200 GMT, mencapai ketinggian maksimum sekitar 100 km dan 50 km, dan jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai uji coba tersebut, dan kantor berita Jiji mengatakan pertemuan itu dijadwalkan pada Senin pukul 20.00 GMT.
Tetapi prospek babak baru sanksi PBB tampak tipis mengingat veto sebelumnya oleh Rusia dan China di tengah krisis Ukraina dan perseteruan China-AS atas balon China yang ditemukan di langit Amerika.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengecam keras peluncuran tersebut sebagai "provokasi serius" yang harus segera dihentikan.
Kementerian luar negeri Seoul mengumumkan sanksi terhadap empat individu dan lima entitas yang terkait dengan program senjata Pyongyang pada hari Senin atas ICBM dan uji coba rudal terbaru, dalam apa yang disebut sebagai tanggapan tercepat terhadap provokasi Korea Utara.
Kementerian itu mengatakan utusan nuklirnya melakukan panggilan telepon dengan rekan-rekannya di AS dan Jepang di mana mereka sepakat bahwa provokasi Korea Utara tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun dan hanya akan menghadapi "konsekuensi dari pemanjaan diri."
Komando Indo-Pasifik AS menyoroti "dampak destabilisasi" dari program senjata Korea Utara yang melanggar hukum, sementara juru bicara PBB Stephane Dujarric mendesak Pyongyang untuk menghentikan provokasi yang dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan, dan melanjutkan dialog denuklirisasi.