Liputanesia.co.id, Opini – Aceh yang merupakan wilayah ujung barat Indonesia memiliki bentang alam yang sangat strategis sebagai daerah dagang. Dalam banyak periode sejarah sudah tercatat bahwa Aceh merupakan pelabuhan singgahnya kapal- kapal dagang dunia.
Belum lagi sumber daya alam yang berlimpah. Sebut saja Gas Alam, minyak bumi, batubara dan sumber daya alam lainnya semisal lahan yang subur, hutan tropis dan hasil laut berlimpah.
Namun sangat disayangkan ketika segala modal dari alam tersebut ternyata tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Hal yang memang melanda banyak wilayah di indonesia juga negara-negara dunia lainnya ketika pembangunan tidak sejalan dengan keberlimpahan Sumber daya alam.
Pun dengan Aceh yang pada juli 2021 lalu dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Sumatera, dengan angka 834.000 (15,33 %) masyarakat miskin.
Dikutip dari DetikNews edisi Kamis 15 juli 2021, kepala BPS Aceh melalui konferensi pers virtual menyampaikan adapun penyebab Aceh berada sebagai daerah termiskin di Sumatera karena beberapa faktor. Yaitu :
1. Tingkat pengangguran Terbuka.
Pada februari 2021 tercatat pada data Badan Pusat Statistik Aceh berada pada angka 6,30 % jumlah penganggurannya.
2. Pandemi . Sejak awal 2020 musibah pandemi yang melanda semua wilayah negeri dunia ikut berdampak di wilayah Aceh. Pengurangan jam kerja hingga penghapusan sama sekali menyebabkan bertambahnya angka pengangguran untuk masyarakat usia kerja.
Masalah diatas menjadi evaluasi untuk pembangunan aceh yang pada saat ini masih terus dan akan terus melakukan pembangunannya dalam berbagai sektor.
Ketika kita berbicara tentang pembangunan, akan banyak evaluasi yang diperlukan agar pembangunan tersebut mampu meliputi segala sektor yang dibutuhkan dalam terlaksananya pembangunan yang optimal.
Menurut Drs.Robinson Tarigan,M.R.P dalam bukunya “Perencanaan Pembangunan Wilayah” memaparkan pada bab awal bahwa permasalahan yang muncul dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut terbagi atas permasalahan mikro dan permaslahan makro.
Adapun yang menjadi kelompok dari permasalahan mikro adalah Permasalahan teknis, Permasalahan Manjerial, Permasalahan Finansial(keuangan), Permasalahan ekonomi, Permasalahan dampak lingkungan, Permasalahan Sikap Sosial Masyarakat dan Permasalahan Keamanan.
Sedangkan yang menjadi permasalahan makro adalah kesesuaian lokasi dan strategi pengembangan ekonomi wilayah.
Kesemua faktor diatas sangat penting untuk dilaksanakan sejalan dengan semakin bertambahnya angka masyarakat miskin Aceh.
Terlepas dari adanya kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pembangunan sosial masyarakat yang sampai saat ini menjadi Pekerjaan yang tidak kunjung usai bagi oarang orang yang terpilih memimpin Aceh, perlu juga adanya pemilihan untuk orang orang yang menempati posisi strategis khususnya dalam posisi pengambil kebijakan pembangunan.
Ketika bukan orang yang tepat yang berada pada posisi seharusnya maka tinggal menunggu waktu untuk datangnya kehancuran yang tentunya akan semakin menjauhkan masyarakat dari cita-cita sejahtera.
Oleh : Sumarni (4042018021)
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Zawiyah CotKala Langsa
