 |
| Pantai Serang Blitar, Jumat (23/1/2026)/Liputanesia.co.id/Foto: Ist. |
Perwakilan pemuda Desa Serang, Imron Rosadi, menjelaskan audit itu menjadi keharusan di mana hingga sekarang belum terjawab gamblang laporan pengelolaan keuangan oleh BUMDes Serang itu.
Musyawarah Desa beberapa hari yang lalu ternyata juga masih belum mampu menjadi kesempatan untuk melihat kepastian laporan BUMDes terkait nilai peruntukan dari kunjungan wisatawan Pantai Serang.
"Pemuda dan warga menuntut audit forensik independen, pembukaan arus kas 2020–2024, serta pemecatan pejabat BUMDes yang dianggap bermasalah. Jika tuntutan diabaikan, warga mengancam mengambil alih pengelolaan wisata Pantai Serang dan membawa kasus ini ke ranah hukum," jelas Imron, Jumat (23/1/2026).
Dikatakannya, selama lima tahun terakhir pendapatan BUMDes dari sektor wisata tercatat lebih dari Rp 6,7 milyar. Namun, saldo akhir 2024 justru minus Rp 73 juta.
“Kalau pengunjung 195 ribu orang dan pendapatan Rp 2,4 milyar di 2024, tapi kas malah minus, berarti ada yang salah serius. Ini bukan soal salah hitung, tapi dugaan kebocoran,” tegasnya.
Data Musyawarah Desa menunjukkan, sepanjang 2020–2024 BUMDes mengelola dana Rp 6,74 milyar. Namun khusus 2024, beban usaha membengkak hingga Rp 1,76 milyar. Ironisnya, dana sosial melonjak drastis 270 persen menjadi Rp 164 juta tanpa rincian penerima yang jelas.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti pos 'fee driver' yang tiba-tiba muncul Rp 56 juta, biaya jamuan tamu hampir Rp 50 juta, hingga proyek rehab toilet senilai Rp 24 juta yang dinilai janggal.
“Rehab toilet Rp 24 juta itu toiletnya seperti apa? Perlu dicek fisik,” ulas Imron.
