Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Pemkab Ciamis Raih Capaian Integritas SPI Terbaik di Jawa Barat Dari KPK, Ini Pesan Bupati Ciamis

Heru Pramono
13 Des 2025, 14:39 WIB Last Updated 2025-12-13T07:39:58Z
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya Saat Diwawancara Wartawan Atas Raihan SPI Terbaik Dari KPK se-Jawa Barat. Jumat, (12/12/2025) di Halaman Pendopo Ciamis./Liputanesia. (Foto: Heru Pramono).

Ciamis - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, Provinsi Jawa Barat meraih prestasi yang membanggakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 terbaik di Jawa Barat.

Prestasi terbaik itu patut diapresiasi, mengingat Ciamis mampu membuktikan nilai di atas rata-rata secara nasional yakni 78,35. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi di Jawa Barat.

Tahun sebelumnya, Ciamis berada di peringkat ke tiga (3) di Jawa Barat, kini menjadi yang terbaik dan atau tertinggi di Jawa Barat tahun 2025.

Dalam wawancaranya, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya di Halaman Pendopo Ciamis, Jumat, (12/12/2025) pagi mengungkapkan, rasa terima kasih kepada seluruh lapisan.

"Kami sangat bersyukur dan merasa bangga. Capaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh elemen di Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai dari ASN, perangkat daerah, hingga dukungan penuh dari masyarakat," terangnya.

Menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang meraih status "Terjaga" pada tahun 2025 ini adalah kehormatan besar dan tanggung jawab moral untuk terus menjadi contoh.

"Ini bukan hanya tentang angka, tetapi pengakuan atas komitmen nyata kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegasnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, makna capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah validasi bahwa political will pimpinan daerah telah diterjemahkan dengan baik menjadi praktik birokrasi yang konkret.

"Ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang kita terapkan, baik melalui regulasi maupun digitalisasi, sudah berjalan efektif. Bagi masyarakat ini adalah kabar baik," ujarnya.

Dijelaskan, Bupati Herdiat, "Status "Terjaga" berarti risiko korupsi dalam pelayanan publik semakin rendah.

"Ini akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi masuk ke Ciamis, dan yang paling penting, memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Faktor utama yang mendorong Ciamis meraih nilai 78,35 dan masuk kategori hijau, menurutnya, ada tiga faktor.

1. Kepemimpinan yang Kuat (Political Will): Kami sejak awal menetapkan integritas sebagai pondasi. Setiap kebijakan strategis selalu dievaluasi dari perspektif risiko korupsi.

2. Efektivitas Pengawasan Internal (APIP): Inspektorat Ciamis kami perkuat secara struktural dan kapasitas SDM. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan pencegahan dini (early warning system) bagi OPD.

3. Digitalisasi Pelayanan: Adopsi sistem elektronik seperti e-Planning, e-Budgeting, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh telah meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu gratifikasi dan pungutan liar, menjadikan proses lebih transparan dan akuntabel.

Kemudian, faktor diatas, Herdiat menegaskan, komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) Ciamis selama ini terjaga integritas dan mencegah potensi korupsi.

Komitmen ASN Ciamis sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kepatuhan mereka dalam pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), serta implementasi budaya anti-gratifikasi.

"Kami terus melakukan internalisasi nilai-nilai integritas melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. Kami juga memastikan sistem reward dan punishment berjalan adil, sehingga integritas dihargai, dan pelanggaran ditindak tegas," tandasnya.

Disinggung, apakah ada program internal khusus dari Pemkab Ciamis yang berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai SPI, Bupati menjawab, "Iya ada beberapa program, diantaranya :

1. Optimalisasi SOP Pengaduan masyarakat melalui saluran SPAN Lapor, memastikan sistem pelaporan pelanggaran ini anonim dan aman, mendorong akuntabilitas dalam mendeteksi kecurangan.


2. Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang spanduk dan media informasi yang tegas menolak gratifikasi, serta memastikan setiap laporan gratifikasi diproses sesuai prosedur KPK.
3. Pelayanan publik yang terintegrasi seperti "Pepatah Manis" atau layanan jemput bola lainnya yang dilaksanakan oleh OPD, " imbuhnya.

Lebih lanjut, Herdiat mengungkapkan, filosofi Integritas dan teladan adalah kunci organisasi unggul dan akuntabel sehingga APIP bisa menjadi Trusted advisor (penasihat tepercaya) bagi Kepala Daerah dan juga Masyarakat.

"Kami harus memastikan bahwa integritas menjadi budaya, bukan hanya kepatuhan sementara. Mengubah kebiasaan lama birokrasi yang cenderung lambat atau tertutup memerlukan edukasi dan penegakan hukum yang tidak pernah berhenti," ungkapnya.

Tantangan terbesar adalah konsistensi dan perubahan pola pikir (mindset). Mendapatkan status Terjaga adalah satu hal; mempertahankannya di tengah rotasi pegawai, perubahan regulasi, dan godaan ekonomi adalah tantangan yang berkelanjutan, paparnya.

Meskipun mendapat nilai bagus, apakah masih ada sektor atau OPD yang perlu mendapat perhatian khusus, menurutnya, Tentu saja.

Dalam SPI KPK, yang berarti selalu ada ruang untuk perbaikan.Sektor yang selalu kami soroti dan perkuat adalah: ​Pengadaan Barang dan Jasa: Walaupun sudah elektronik, ini adalah sektor dengan nilai transaksi tinggi yang harus diawasi ketat.

"​OPD Pelayanan Publik Garis Depan: Kami akan terus memantau sektor ini melalui survei kepuasan masyarakat yang lebih mendalam," paparnya.

Langkah konkret yang akan dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan status “Terjaga” tidaklah menjadi beban.

Capaian ini bukan beban, melainkan motivasi berlipat. Kami melihat ini sebagai standar minimal yang harus dipertahankan.

Langkah konkretnya: ​Peningkatan Nilai Indeks Integritas Individu: Memperkuat aspek pelatihan dan kesadaran integritas pribadi ASN.

​Audit Mandiri dan Reviu Proaktif: Inspektorat akan melakukan early assessment sebelum proses pengadaan atau pelaksanaan program untuk mencegah kesalahan, bukan hanya menemukan kesalahan.

"​Target kami adalah terus menutup celah, khususnya di area eksternal survey (persepsi publik) dan upaya pencegahan (perbaikan sistem)," ucapnya.

Tidak cukup puas dengan perolehan nilai tertinggi di Jawa Barat upaya langkah mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Kedepan, kami akan merencanakan dua inovasi utama: ​Program berkelanjutan yang telah dibangun oleh perangkat daerah, serta optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat, dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola risiko secara real-time.

Bekerjasama dengan PAKSI: Memperluas program antikorupsi hingga ke sekolah dan kampus, mendidik generasi muda Ciamis sebagai agen perubahan integritas di masa depan. Kami percaya, integritas harus ditanamkan sejak dini, pungkas Bupati Herdiat.

Iklan