Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Soal Pembangunan Daerah, DPRD Kota Blitar Minta TAPD Aktif Jalin Komunikasi

Faisal Nur Rachman
19 Nov 2025, 08:14 WIB Last Updated 2025-11-19T01:14:00Z

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin 17 November 2026, Liputanesia.co.id/Foto : Faisal Nur Rachman.


Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Kota Blitar, Priyo Suhartono, lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka pembangunan daerah.


Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengatakan komunikasi dan koordinasi yang intens dan interaktif antara TAPD dengan DPRD harus terbangun secara kuat, agar setiap pengambilan kebijakan dalam membangun daerah berjalan lancar dan kondusif.


Hal itu menurutnya jika terlaksana dengan baik, obsesi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi aset daerah, pengelolaan sampah hingga perbaikan pembangunan sirkuit bisa berjalan dengan baik.


"Kami menekankan perlunya komunikasi teknis yang kuat antara TAPD dan legislatif agar setiap pembangunan memiliki kajian yang matang. Khususnya terkait rencana pembangunan sirkuit, pengelolaan sampah, dan optimalisasi aset daerah," jelas Syahrul, Rabu (19/11/2025).


Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari komisi dan fraksi telah masuk dan kini dibahas lebih detail di Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD.


“Semua kami bahas secara teknis bersama Banggar dan TAPD, karena target kami tanggal 25 November sudah dapat Paripurna Penetapan, sesuai ketentuan batas akhir pengesahan,” jelasnya.


Dia menambahkan, sebagian besar pandangan umum fraksi menyoroti pentingnya analisis manfaat dan beban operasional proyek strategis.


Walikota Blitar Syauqul Muhibbin saat menyampaikan pandangannya di forum rapat paripurna terkait APBD 2026, ia menegaskan tantangan terbesar Kota Blitar terletak pada struktur APBD, yang 80 persen diantaranya masih bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kemandirian fiskal menjadi agenda utama dalam beberapa tahun ke depan.


“Kami mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan PAD, misalnya pembangunan sarana olahraga komersial dan sirkuit, pengembangan kawasan wisata baru Joko Pangon, serta revitalisasi aset seperti Pasar Legi. Kita harus mulai berfikir bagaimana PAD bisa terus di-upgrade agar APBD lebih sustain dan tidak bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.

 

Iklan