Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024)/Liputanesia.co.id/Foto: SetKab. |
Rencana tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024).
Presiden Prabowo mengungkapkan beberapa agenda internasional yang akan dihadirinya, termasuk KTT APEC di Peru dan G-20 di Brasil.
“Menghadiri KTT APEC di Peru dan G-20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris,” ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan rencana untuk menghadiri KTT-G7 di Italia yang dianggap sebagai kehormatan bagi Indonesia, mengingat Indonesia semakin diperhitungkan dalam forum global tersebut.
Kepala Negara menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan ke negara-negara tersebut memiliki nilai strategis untuk kepentingan ekonomi Indonesia.
“Kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang, yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” jelasnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya teknologi dalam menjaga komunikasi yang efektif selama kunjungan luar negeri. Ia mengusulkan agar pertemuan-pertemuan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, bisa dilakukan melalui video conference.
“Jadi, hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden juga mengimbau agar jajaran Kabinet Merah Putih meninggalkan budaya protokoler yang berlebihan, serta berfokus pada kolaborasi dan keterbukaan dalam bekerja.
“Jadi, silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak, tidak perlu lewat telepon,” tutupnya.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, serta Kepala Badan terkait lainnya.