Pj Walikota Langsa Syaridin, didampingi Kaban Kesbangpol Drs Zulhadisyah, saat membuka rapat forum kewaspadaan dini jelang Nataru, Rabu (13/12) di Aula Kesbangpol, Liputanesia/H5J. |
Kota Langsa - Pemerintah gelar rapat forum kewaspadaan dengan agenda perkembangan situasi dan kondisi menjelang peringatan natal dan tahun baru (NATARU). Serta terkait isu etnis Rohingya di Aceh.
Kegiatan di fasilitasi Badan Kesbangpol, bertempat di Aula, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, No.99, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, yang di ikuti peserta sebanyak ±25 Orang, Rabu (13/12/2023).
Pj Walikota Langsa Syaridin, menyampaikan bahwa masuknya bulan desember menjelang Nataru untuk rekan kita agama Kristen melaksanakan hari rayanya dan kita berharap agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.
Terkait masalah Rohingya, saya selaku Pj. Walikota sudah menyampaikan bahwa Pemko tidak siap untuk melakukan penampungan Rohingya apabila akan dipindahkan ke wilayah kita. Informasi kemaren sore rapat melalui Vidcon bersama Pj. Gubernur bahwa Lokasi penampungan Rohingya yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues.
“Deklarasi Damai menjelang Pemilu, Pemko Langsa tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan tersebut karena sudah dilaksanakan di Pusat”, katanya.
Saat ini timbul kembali Covid Model baru sudah bermunculan, kenapa menjelang pemilu isu tersebut di angkat kembali muda-mudahan isu ini tidak terbukti.
Menjelang Pemilu dan masuknya Nataru kita berharap semua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak lupa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, pungkasnya.
Kaban Kesbangpol, Drs. Zulhadisyah, mengatakan bahwa saat ini memasuki kampanye karenanya semua parpol dapat menjaga ketentraman, juga Nataru menjadi menjadi perhatian serius yang harus aman dan damai.
“Kita berharap semua pihak dapat menjaga keutuhan persatuan, kerukunan umat beragama di Langsa,” jelasnya.
Tokoh Cendikiawan Kota Langsa, Dr. H. Zulkarnain, menjelaskan bahwa masuknya masa kampanye masih banyak warga yang melanggar peraturan yaitu memasang spanduk caleg tidak dengan tempatnya, maka dari itu ini tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan dengan baik.
“Berkaitan dengan Nataru dan mengenang masa Tsunami banyak kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan diwilayah Langsa maka harus dilakukan pengamanan dengan ketat”.
Terkait dengan Rohingya saat ini sudah menjadi perhatian kita semua karena itu sudah menjadi by design dan tidak natural ada aktor dibelakangnya, dengan adanya Rohingya, Pemda setempat harus memikirkan tempat tinggal dan makan mereka sedangkan warga kita masih banyak juga kelaparan, ungkapnya.
Peserta rapat forum kewaspadaan dini, jelang Natura, peringatan Tsunami dan Pemilu. |
Sementara, pimpinan Gereja HKBP Langsa, Pdt. Hotman Aritonang, megutarakan bahwa untuk jadwal Natal kami sudah mulai dari tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan masuknya tahun baru kami berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
Kegiatan mahasiswa Papua yang berjumlah 38 orang yang berada di wilayah Kota Langsa akan bergabung di HKBP Langsa dalam pelaksanaan Natal dan yang nantinya mereka juga mengundang pimpinan mereka dari Lhokseumawe.
“Pada tanggal 24 dan 25 Desember 2023 adalah acara puncaknya Natal, kami dari panitia penyelenggara sudah melaksanakan Koordinasi dengan Polres Langsa untuk Pos Pengamanan”, pintanya.
Ketua MPU, Abati Salahuddin, menegaskan bahwa terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye oleh para caleg tidak menutup kemungkinan ada warga yang melakukan pemasangan dengan imbalan akan tetapi warga yang memasang tersebut tidak tau mana tempat yang boleh dan mana yang tidak.
Terkait dengan Rohingya menjadi pantauan kita bersama agar dengan adanya masalah ini tidak menimbulkan keributan dikalangan kita sendiri, ajaknya.
Ketua FKUB, Drs. H. Hasanuddin, bahwa menjelang Nataru kami dari FKUB menekankan agar menjaga umatnya masing-masing dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah antar umat beragama. Kita berharap pada pelaksanaan Nataru agar berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sekecil apapun, harapnya.
Komisioner KIP, melalui Bachtiar, menjelaskan bahwa terkait dengan persiapan pemilu saat ini sudah masuk masa kampanye yaitu alat peraga dan sampai saat ini masih berjalan dalam keadaan aman.
KIP Kota Langsa sudah menetapkan bahwa kawasan protokol tidak boleh dipasang alat peraga kampanye akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyaknya caleg yang melanggar itu semua dan ini menjadi tugas dan perhatian Panwaslih, tandasnya.
Komisioner Panwaslih, Sri Wahyuni, menyampaikan dengan Pemilu damai kita sepakat dengan itu semua, akan tetapi aturan harus tetap ditegakkan, kami dari Panwaslih mempunyai motto yaitu Awasi, Cegah dan Tindak. Masuknya masa kampanye kami dari Panwaslih sudah membuka ruang untuk pelaporan, apabila adanya alat peraga kampanye yang dirusak oleh OTK, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada laporan tentang itu, pungkas Sri Wahyuni.