Liputanesia.co.id, Tanjungpinang – Baru 8 bulan Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Nama Martin Luther Moramon mencuat terkait dugaan sejumlah proyek, Senin (21/3/2022).
Yusdianto Ketua DPW LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kepri juga angkat bicara meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut praktik KKN di sekretariat DPRD.
Menurutnya, “hal itu sudah tiga bulan terakhir ini ia amati, dari sejak awal proyek mulai digarap sempat menjadi perhatian para awak media karena papan plang proyek tidak terpampang sampai akhir pekerjaan di Gedung DPRD itu” ujar Yanto (Sapaan-Red).
Selain pengerjaan proyek tidak transparan, sekwan DPRD kepri Martin Luther Moramon yang baru saja dilantik oleh Gubernur Ansar Ahmad pada (23/6/2021) yang lalu, juga sulit untuk dikonfirmasi.”
Jika diamati memang, “Jabatan seorang sekwan yang melekat merupakan suatu Jabatan tertinggi di sekretariatan DPRD itu, nah Hal itulah yang mungkin menyebabkan mudahnya arah kolusi, korupsi dan nepotisme dengan mudah dapat mengendalikan Proyek dari dalam yang ada di lingkungan DPRD” ungkapnya.
Bahkan seingat saya, Gubernur Ansar pernah menyampaikan dibawah kepemimpinannya, “Jika ada yang mendengar dan terbukti adanya korupsi tolong teman-teman insan Pers laporkan ke saya di saat acara besembang media di hotel Aston pada (25/3) yang lalu, “tutup Ketua DPW LSM Gempita Kepri kepada Wartawan liputanesa.co.id.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
