 |
| Saat sesi wawancara Bupati Aceh Utara, H. Ismail Ajalil, akrab disapa ayahwa di Lapangan Landeng, Kamis (5/2/2026)/Liputanesia/Foto: Ramazani. |
Jumlah pelantikan tersebut menjadi yang terbesar dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah pemerintahan di Aceh Utara.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail Ajalil, ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian status kerja bagi tenaga yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pelayanan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa sumpah dan janji jabatan yang diucapkan bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata, integritas, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat dan negara.
“Sebagai ASN, kita memiliki kewajiban utama untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga kehormatan pemerintah dan institusi tempat kita mengabdi. Sumpah ini adalah panggilan pengabdian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas, kejujuran, disiplin, serta semangat inovasi dalam menjalankan tugas, terutama di tengah tantangan pembangunan daerah pascabencana dan dinamika kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
Menurutnya, kehadiran ASN paruh waktu memiliki peran strategis dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan optimal, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan desa.
Bupati berharap momentum pelantikan ini menjadi titik awal peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh Utara. Para ASN yang baru dilantik diminta terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata yang berintegritas.
“Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, melayani dengan hati, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Utara,” pesannya.
Pelantikan massal ASN paruh waktu ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam sejarah birokrasi Aceh Utara, menandai langkah besar pemerintah daerah dalam penataan sumber daya aparatur menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Ramzani)
