Usai Lantik Pejabat Eselon 2, Bupati Rijanto Optimis Serapan APBD 2025 Optimal

Bupati Rijanto Lantik Pejabat Eselon 2 untuk Isi Kursi di Sejumlah OPD yang Belum Memiliki Kepala Dinas Definitif, Kamis (13/11/2025)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman.

Blitar - Bupati Blitar Rijanto mengklaim penyerapan anggaran tahun ini akan berlangsung maksimal sesuai peruntukannya, terlebih pada sektor infrastruktur, pada saat yang sama pengisian pejabat eselon 2 untuk Dinas PUPR dan Perkim sudah dilaksanakan bersama sejumlah OPD lain.

Rijanto membenarkan ada masukan dari DPRD terkait percepatan penyerapan anggaran tahun berjalan. Menyinggung sektor infrastruktur yang gencar diupayakan pemerintah untuk direalisasikan, ia menilai itu sudah menjadi konsen pemerintah sekarang.

"Itu saran masukan dari legislatif yang harus kita dengar dan dilaksanakan. Jangan sampai ada persepsi kemarin masih Plt tidak ada langkah pergerakan bekerja. Ada. Kepentingan masyarakat yang mendesak perlu kita perhatikan. Kita optimis," ungkap Rijanto seusai melantik beberapa pejabat eselon 2 di Pendopo RHN, Kamis (13/11/2025) malam.

Pria yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu juga mengajak masyarakat untuk sharing bersama pemerintah daerah agar orientasi pembangunan daerah ke depan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, dalam ikhwal progres penyerapan anggaran daerah menurutnya juga tidak bisa lepas dari mekanisme penataan pejabat berdasarkan merit sistem.

Rijanto merasa memiliki tanggung jawab yang serius untuk penataan pejabat demi melancarkan operasional mesin pemerintah dalam menggunakan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel.

"Meski umur saya sudah 72 tahun saya memiliki tanggung jawab menata birokrasi yang sehat dan pejabat yang memiliki kompetensi baik berdasarkan merit sistem," tegas Bupati Rijanto.

Diketahui, beberapa hari terakhir Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja intensif untuk mengevaluasi percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Rapat ini menjadi sorotan utama dalam upaya memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat.

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi 3, Nur Fathoni, rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja utama.

Kehadiran OPD mitra ini menegaskan fokus Komisi 3 pada fungsi pengawasan dan kontrol legislatif terhadap realisasi anggaran di lapangan.

​Tujuan utama dari rapat ini adalah mengevaluasi progres dan mendorong percepatan pelaksanaan APBD 2025 bersama OPD mitra.

Isu-isu krusial yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup tiga pilar utama, yakni proses lelang, realisasi fisik dan keuangan, serta sinergitas antar instansi untuk mempercepat program-program prioritas daerah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik.

Masing-masing OPD diminta memaparkan capaian, kendala yang dihadapi, dan langkah konkret percepatan yang akan ditempuh menjelang akhir tahun anggaran.