Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

Program KB Pasca Persalinan, Ibu Bisa Fokus Rawat Bayi Cegah Kehamilan Tidak Diinginkan

Redaksi
3 Agu 2024, 13:55 WIB Last Updated 2024-08-13T15:07:43Z
Plt. Kaper BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, (kiri) dan Kepala OPD-KB Gunungkidul, Sujarwo, (kanan) saat meninjau Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KBPP di TPMB Sri Mulyani di Semanu, Gunungkidul, DIY, Jumat (2/8/2024)/Liputanesia/Foto: Rio Ardian.

Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) - Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) atau penggunaan alat kontrasepsi segera/langsung setelah melahirkan, untuk mencegah terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), perlu digalakkan. Sebab, bila belum tiga bulan si ibu sudah hamil lagi, kerepotan pasti bertambah dan bayi kurang terurus.

Jadi, ber-KB sesegera mungkin setelah melahirkan itu penting. Karena, merawat bayi baru lahir membutuhkan perhatian penuh Ibu dan Ayah. Selain itu, kualitas Air Susu Ibu (ASI) bisa menurun, akibatnya bayi terancam kekurangan asupan gizi sehingga resiko stunting semakin besar.

Di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satu permasalahan utama yang ditemukan pada keluarga risiko stunting adalah rendahnya tingkat kesertaan ber-KB. Kesertaan ber-KB sangat penting untuk melindungi anak di bawah lima tahun (balita) agar dirawat sampai mandiri.

"Jika terjadi kelahiran yang terlalu dekat jaraknya maka balita beresiko stunting akibat berkurangnya perhatian dan pengasuhan dari orang tua,” ujar Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Kependudukan dan KB (OPD-KB) Gunungkidul Sujarwo, saat menyambut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY Mohamad Iqbal Apriansyah di Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Sri Mulyani di Semanu, Jumat 2 Agustus 2024.

Iqbal hadir untuk melihat langsung kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KBPP dalam rangka Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gunungkidul.

Lebih lanjut, Sujarwo menjelaskan bahwa terdapat tiga anggapan keliru dari para ibu yang habis melahirkan. Pertama, baru merasa perlu menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan jika telah mendapatkan menstruasi kembali. "Terdapat sejumlah kasus ibu justru tidak segera mendapatkan menstruasi karena kembali hamil," ungkapnya.

Ada juga ketakutan penggunaan alat kontrasepsi hormonal (implant dan pil) akan mengganggu kualitas dan kelancaran ASI. Ketakutan yang tidak perlu sebenarnya, karena kini telah tersedia Implant dan Pil KB yang dibuat khusus yang tidak mempengaruhi kualitas dan kelancaran ASI, disamping juga bisa menggunakan kontrasepsi non hormonal lainnya seperti Kondom atau KB spiral/intrauterine device (IUD).

Banyak juga yang keliru menganggap pemasangan IUD langsung sehabis bersalin itu menyakitkan. "Padahal kondisi rahim yang membuka pada saat melahirkan justru mempermudah jika langsung dilakukan pemasangan IUD," jelasnya.

Hambatan lain dalam program KB Pasca Persalinan ini adalah karena di Gunungkidul baru sebagian dari ratusan tenaga medis yang ada yang memiliki sertifikat keahlian KBPP.

Menanggapi Sujarwo, Iqbal di hadapan para ibu pasca melahirkan yang hadir setelah mendapatkan sosialisasi saat itu untuk tidak ragu lagi segera menggunakan alat kontrasepsi, khususnya implant jenis satu batang dan mini pil yang tidak menggangu pemberian ASI, atau menggunakan kondom bagi bapak.

KB Paska Persalinan ini merupakan salah satu upaya dalam program percepatan penurunan stunting. Bahkan sebetulnya KBPP merupakan upaya percepatan penurunan stunting yang paling awal, karena mencegah terjadinya kehamilan yang tidak dikendaki yang berisiko stunting.

Iqbal menggunakan kesempatan ini untuk sekaligus mempromosikan implant satu batang yang lebih mudah pemasangannya dibanding jenis dua batang yang sebelumnya dipakai, serta tidak mempengaruhi ASI.

Data yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY memperlihatkan bahwa dari 35.205 ibu bersalin di tahun 2023, sampai dengan Juni 2024 baru 7.748 ibu yang berKB segera setelah bersalin. DIY memperoleh target minimal 50 persen ibu bersalin (17.603 orang) mengikuti KBPP yang harus dipenuhi sampai akhir 2024 ini.

Pada pelayanan KBPP di praktek bidan Sri Mulyani ini, berhasil dilayani 49 ibu pasca bersalin, 7 diantaranya menggunakan kontrasepsi implant, 1 IUD, sedangkan sisanya menggunakan kondom dan pil progestin.

Iqbal menaruh harapan kepada pelayanan yang sama di tempat praktek bidan dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh DIY. "Sampai akhir tahun nanti dapat mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Iklan