![]() |
| Walikota Blitar Syauqul Muhibbin, Rabu (20/5/2026)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Walikota Syauqul menyampaikan bahwa pemerintah daerah sejatinya tidak memiliki otoritas tertentu di forum Musorkot, melainkan hanya sebatas memberikan pembinaan, pengawasan dan penganggaran kepada KONI pada umumnya.
Secara detail, ia mengaku kurang begitu faham. Dua hari sebelum pemilihan ketua diakuinya memang ada surat masuk, kemudian pihaknya memanggil ketua koni dan TPP untuk mengetahui secara detail pelaksanaan musorkot, setelah itu besoknya ternyata ada demonstrasi.
"Kami pemerintah bersama DPRD kemarin juga menerima demonstrasi. Salah satu tuntutannya juga ada problem di tingkat penetapan calon. Maka dari itu malamnya kita panggil kembali pengurus koni dan cabor. Dalam pemanggilan itu kami sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan ya salah satunya Pasal 11 di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 soal Olahraga Kepemudaan," jelasnya, Rabu (20/5/2026).
Syauqul melanjutkan, di aturan tersebut dicantumkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membina, mengarahkan, mengawasi dan membimbing olahraga termasuk KONI. Sehingga saat melakukan pememanggilan itu dalam rangka untuk melakukan tugas sesuai undang-undang yaitu pengawasan dan pengarahan.
Soal Musorkot dan hasilnya, sambungnya, Pemerintah daerah tidak masuk ke dalam sistem yang lebih jauh. Jadi itu merupakan representasi dari cabor-cabor.
"Saya mengatakan kepada cabor-cabor bahwa cabor-cabor sudah faham dengan seluruh peraturan perundang-undangan, sudah kita sampaikan," ungkapnya.
Mas Ibbin menegaskan, bahwa nanti kalau kemudian masih ada polemik dan ada hambatan, itu merupakan tanggungjawab cabor.
"Jangan sampai pemerintah sudah memberitahukan, sudah menjlentrehkan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan ya, kemudian cabor sendiri yang menentukan kemudian kembali ke pemerintah daerah, jangan sampai itu ya. Itu namanya sama saja dengan menjilat ludah sendiri," urainya.
"Kami pemerintah daerah betul-betul sangat objektif bagaimana olahraga ini berjalan baik. Jadi saya kira prosesnya sudah berjalan demokratis ya kami kembalikan kepada KONI dan cabor. Karena pemerintah tidak berada di wilayah itu," tambah Mas Ibbin.
Dalam ikhwal mekanisme, Mas Ibbin menyebut pemerintah daerah tetap melakukan secara perundang-undangan, pengawasan, pembinaan maupun penganggaran dan penyaluran hibah. Tapi semuanya itu tentu ada mekanismenya.
Menanggapi target prestasi yang hendak di capai pada Porprov tahun 2027, pada prinsipnya ia ingin ada peningkatan yang signifikan dan tidak terulang kembali capaian Porprov tahun sebelumnya.
"Saya sebenarnya dengan hasil porprov tahun kemarin agak lemes juga ya karena jauh sekali prestasinya. Kami berharap KONI ada perbaikan sehingga meningkatkan prestasi. Ekspektasi kami tinggi tinggal nanti apakah didukung dengan infrastruktur yang kuat," ulasnya.
"Karena sebagian besar pendanaan KONI dari hibah, saya berharap pengurus KONI yang mobile, bisa menghadirkan solusi dengan keterbatasan anggaran. Jadi kami secara detail memang tidak mampu langsung menguasai ke sektor pelatih dan atlet. Melalui tangan KONI dan cabor, pemerintah bisa menjangkau lebih dekat karena prestasi kemarin kurang bagus," tutup Walikota Syauqul Muhibbin.
