 |
| Ilustrasi Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (30/1/2026)/Liputanesia.co.id/Foto : ist. |
Kabupaten Blitar – Kegiatan droping bantuan becak listrik yang disebut berasal dari Presiden Prabowo di Desa Karangsono, Kabupaten Blitar, pada Kamis, (29/12026), menuai sorotan publik.
Pemerintah Desa Karangsono menegaskan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun lisan terkait kegiatan tersebut, meski lokasi droping berada di wilayah administratif desa.
Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo Yudo Dilli Prasetyo alias Bagas, mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat pada sore hingga malam hari.
“Secara lisan maupun tertulis, kami selaku Pemerintah Desa Karangsono tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan dari pihak manapun. Kami tahu justru dari laporan warga,” tegas Bagas, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, warga sempat resah karena banyaknya orang asing yang berkumpul di sekitar wilayah desa, tepatnya di sebelah utara kantor desa. Sejumlah warga menghubungi kepala desa melalui telepon dan pesan WhatsApp untuk menanyakan aktivitas yang dinilai tidak lazim tersebut.
“Saya mendapat laporan dari warga, katanya ramai orang, ada yang gondrong, kelihatannya bukan warga sini. Mereka bertanya itu kegiatan apa dan untuk kepentingan siapa,” ujarnya.
Setelah berkoordinasi dengan RT setempat, diketahui bahwa keramaian tersebut berkaitan dengan droping bantuan becak yang diklaim sebagai bantuan dari presiden. Namun, tidak adanya koordinasi dengan pemerintah desa memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme penyaluran, transparansi data penerima, serta dugaan kepentingan politik di balik kegiatan tersebut.
Selain minim koordinasi, proses pengiriman bantuan juga berdampak pada fasilitas publik. Truk pengangkut becak diketahui menyangkut instalasi listrik desa akibat kelebihan kapasitas muatan dan tinggi kendaraan.
“Saat itu perangkat desa sedang menyelesaikan SPJ karena ada monitoring. Tiba-tiba listrik kantor desa padam. Setelah dicek, ternyata instalasi listrik tersangkut truk pengangkut becak,” jelas Bagas.
Akibat kejadian tersebut, kantor desa dan beberapa rumah warga mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam, sehingga memicu keluhan tambahan dari masyarakat.
Sorotan politik semakin menguat karena lokasi droping bantuan berada di wilayah yang diketahui terdapat pengurus Partai Gerindra, termasuk Ketua PAC setempat. Meski demikian, pemerintah desa menyebutkan bahwa lokasi penurunan becak berada di lahan milik warga yang biasa digunakan untuk penjemuran gabah.
“Lahannya milik warga, bukan milik pengurus partai. Tapi memang di sekitar lokasi itu ada pengurus Gerindra,” kata Bagas.
Terkait kriteria penerima manfaat, jumlah bantuan, hingga mekanisme pengusulan, pemerintah desa mengaku tidak mengetahui sama sekali. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bantuan tersebut mencapai ratusan unit untuk seluruh wilayah Kabupaten Blitar, namun penurunannya justru dilakukan di Desa Karangsono.
“Kami tidak tahu siapa penerimanya, siapa pengusulnya, dan siapa yang menyalurkan. Katanya ratusan untuk seluruh kabupaten, tapi kenapa dropingnya di Karangsono, itu menjadi pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Bagas menegaskan, apabila bantuan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang memahami kondisi sosial dan data warga.
“Tanpa koordinasi resmi seperti ini, wajar jika muncul dugaan politisasi bantuan dan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum memperoleh konfirmasi resmi maupun keterangan pasti dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Blitar terkait kegiatan droping bantuan becak tersebut.
