Bapanas Siapkan Strategi 2026, Targetkan Stabilitas Harga Pangan Nasional

Pasar tradisional di Kota Lhokseumawe, Selasa (15/4/2025)/Liputanesia/Dok.Liputanesia

Jakarta - Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan, pihaknya menyiapkan strategi di 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara terintegrasi.

“Ini sebagai kelanjutan dari capaian pengendalian inflasi pangan sepanjang 2025 yang relatif terkendali,” kata Rinna, di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, menjaga stabilitas harga pangan pada 2025 menjadi modal strategis untuk memperkuat kebijakan stabilisasi pada 2026.

Dia mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan berbagai instrumen utama, mulai dari penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan, fasilitasi distribusi pangan (FDP), gerakan pangan murah (GPM), hingga penguatan panel harga pangan dengan cakupan komoditas yang lebih luas.

“Pada 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif,” ujar Rinna.

Selanjutnya, kata dia, dari sisi intervensi pasar, penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras sepanjang 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton.

Program SPHP beras ini masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA).

SPHP jagung pada 2025 juga telah terealisasi sebanyak 51.211 ton, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton untuk mendukung peternak mandiri layer.

Bantuan pangan juga tetap menjadi instrumen perlindungan sosial. Realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng tahun 2025 telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat.

Program itu akan kembali dilanjutkan pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk memperkuat keseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas melanjutkan FDP dari daerah surplus ke daerah defisit.

Sepanjang 2025, FDP telah merealisasikan lebih dari 1.064 ton distribusi pangan yang didominasi komoditas beras, cabai, dan hortikultura. Skema ini kembali menjadi salah satu instrumen utama stabilisasi harga pada 2026.

Gerakan pangan murah (GPM) tetap menjadi instrumen strategis pengendalian harga di tingkat konsumen. Sepanjang 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kegiatan ini akan digelar di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. []

(YHr)