![]() |
| Suasana Saat Walikota Blitar Syauqul Muhibbin bersama Forkopimda Menerima Kunjungan dari Insan Olahraga Kota Blitar di Rumah Dinasnya, Sabtu (23/5/2026)/Liputanesia.co.id/Foto: Faisal Nur Rachman. |
Walikota menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan detail rincian instrumen resmi untuk melakukan terobosan baru dalam hal pembinaan cabor dari sektor keuangan.
Mengingat cabor-cabor biasanya menerima uang pembinaan dari dana hibah yang berasal dari pemerintah dengan disalurkan terlebih dahulu oleh KONI, kini akan diubah dengan skema pentransferan langsung kepada cabor dan tidak melalui KONI, agar lebih fleksibel, transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Blitar diakuinya tengah menyiapkan berbagai opsi penyaluran bantuan dan pembinaan olahraga agar tidak terhambat persoalan kelembagaan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan penyaluran hibah secara langsung kepada cabang olahraga maupun atlet, tanpa harus melalui KONI.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya bisa langsung ke atlet, langsung ke pelatih, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” katanya saat dihubungi di rumah dinasnya, Sabtu (23/5/2026), malam.
Disinggung apakah keputusan ini dilakukan mengingat sebelumnya Samanhudi pernah menjadi mantan napi tipikor sekaligus keterlibatannya dalam kasus perampokan, Mas Ibbin menjawab esensinya adalah Pemerintah Kota Blitar memilih melakukan kajian hukum secara mendalam sebelum mengambil keputusan terkait penyaluran dana hibah daerah.
“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya cukup banyak. Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah sedang meminta masukan dan fatwa dari sejumlah lembaga, termasuk BPK maupun aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh mekanisme hibah sesuai aturan perundang-undangan.
“Jangan sampai hibah yang disalurkan justru menyalahi aturan. Karena itu kami melakukan kajian secara detail,” tambahnya.
Mas Ibbin juga menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan kelembagaan menghambat pembinaan olahraga maupun kesejahteraan atlet dan pelatih.
“Kalau memang ada problem di tingkat kelembagaan, pemerintah harus menyiapkan opsi lain agar pembinaan atlet tetap berjalan. Pemerintah menerima berbagai catatan terkait kondisi olahraga di Kota Blitar, termasuk persoalan pasca pemilihan Ketua KONI kemarin dan pola pembinaan atlet maupun pelatih,” pungkas Mas Ibbin.
