![]() |
| Walikota Blitar Syauqul Muhibbin (kanan) Saat Terima Penghargaan dari BPK RI Atas Peraihan Opini WTP ke- 16 Kalinya Secara Berturut-turut, Jumat (29/5/2026)/Liputanesia.co.id/Foto: Pemkot Blitar. |
Opini WTP yang diterima dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026), tersebut merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut untuk Kota Blitar.
Capaian ini menjadikan Kota Blitar sebagai pemerintah daerah dengan perolehan opini WTP terbanyak di Jawa Timur.
Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Blitar dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
Walikota Blitar Syauqul Muhibbin melalui Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, mengatakan bahwa raihan opini WTP ke- 16 ini menunjukkan kerja keras serta komitmen pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
“Kota Blitar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ke- 16 kali berturut-turut dari BPK RI dan menjadi penerimaan WTP terbanyak yang diterima Kota Blitar di tingkat Jawa Timur,” kata Ratih.
Menurut Ratih, keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari peran Inspektorat Daerah sebagai consulting partner dan quality assurance yang secara berkelanjutan melakukan pendampingan, review, monitoring, evaluasi, audit, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan pada seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, Ratih berharap capaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran Pemerintah Kota Blitar cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi ini diharapkan dapat semakin menguatkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi pondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
