 |
| Pj Walikota Langsa Syaridin bersama rombongan dan Pj Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, saat penandatanganan MoU perdaganagn komoditi pertanian dan pangan, Jum'at (12/01) di Pendopo Bupati, Liputanesia/H5J. |
Takengon - Pemerintah kota Langsa kembali melakukan kerjasama antar Daerah terkait perdagangan komoditi pangan dan komoditi pertanian dalam rangka menekan inflasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kali ini, MoU dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang ditandai oleh penandatanganan Kerjasama antara kedua Kepala Daerah yaitu Pj. Walikota Langsa, Syaridin, dan Pj. Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, di Pendopo Bupati, Jum'at (12/01/2024) malam.
Pj Walikota hadir bersama unsur pemerintahan diantaranya; Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Kota Langsa, Suriyatno, Kepala Disperindagkop Kota Langsa, Mahlil, Sekretaris DPRK, Gunawan Abdillah, Inspektur Syahrial, Kepala BPKD Khairul Ikhsan, Yusrizal andria,Kabid Aset BPKD, serta Kabag. Pemerintahan, Hendri Soenandar, Kabag Prokopim Muzammil dan Kabag Umum Rizky Julianda.
Syaridin dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya MoU antara dua daerah ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri.
"Bagi daerah yang tidak memiliki komoditas pangan maka untuk menahan angka inflasi wajib kerjasama dengan kabupaten lain yang memiliki komoditas pertanian dan pangan," katanya.
Diakuinya, Kota Langsa bukanlah daerah yang menghasilkan komoditi pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga daerah tersebut harus di suplai oleh kabupaten lain.
"Apalagi saat menghadapi bulan suci Ramadhan segala kebutuhan pangan akan meningkat. Oleh sebab itu, melalui kerjasama ini kami berharap hasil pertanian di Kabupaten Aceh Tengah seperti cabai dapat di pasok ke Kota Langsa," ujarnya.
Sementara itu Penjabat (Pj). Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT juga mengharapkan adanya sinergitas antar kedua daerah dalam upaya menekan angka inflasi daerah.
"Mudah-mudahan melalui kerjasama ini kita dapat menahan harga barang kebutuhan pokok masyarakat agar tetap stabil tidak mengalami lonjakan," kata Mirzuan.
