 |
| Plt Kepala DP3A Aceh, Meutia Juliana saat workshop dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. |
Banda Aceh - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menggelar workshop dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perdamaian dan pembangunan Aceh.
Plt Kepala DP3A Aceh, Meutia Juliana mengatakan, workshop tersebut diharapkan menjadi ruang silaturahmi dan diskusi pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan dan masyarakat sipil di Aceh.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen dan kerjasama pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan dan masyarakat sipil dalam upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh," katanya, Rabu (01/11/23).
Katakan Meutia, perempuan berkontribusi dalam pembanguanan Aceh, namun tidak menjadi jaminan bisa keikutsertakan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
"Partisipasi perempuan dalam musrembang masih terbatas pada kehadiran saja dan belum secara substantif, begitupun dalam struktur pengambilan kebijakan di tingkat desa sampai provinsi. Saat ini tercatat hanya Kota Banda Aceh yang menginisiasi musrena sebagai mekanisme perencanaan daerah yang memberikan ruang khusus bagi perempuan dan kelompok marjinal di Banda Aceh untuk terlibat aktif," sebutnya.
Di sisi lain, sebagai provinsi yang mengalami peristiwa konflik (bersenjata) dan kekerasan sosial yang cukup panjang, Aceh memiliki kerentanan.
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus terjadi dalam dimensi berbeda, modus semangkin beragam dan meningkat pada saat pandemi.
"Pemerintah dengan dukungan semua pihak terutama pemuka agama dan tokoh masyarakat sebagai tokoh strategis di Aceh penting berperan aktif mendukung upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kualitas hidup serta memastikannya terlibat aktif dalam proses perdamaian dan pembanguan Aceh yang berkelanjutan," ungkapnya.
