Iklan

Iklan 970x250

,

Iklan

BPS Akan Sensus Ekomomi 2026, Bupati Ciamis Tekankan Data Harus Akurat

Redaksi Liputanesia
03 Maret 2026, 15:43 WIB Last Updated 2026-03-03T08:44:26Z
Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, M. M (kanan) Menyambut Hangat Kedatangan Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman (kiri) di Pendopo Ciamis, Selasa, (3/3/2026) Pagi./Liputanesia. (Foto: Dok. Heru Pramono).

Ciamis - Bupati Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herdiat Sunarya, M. M menerima kunjungan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Selasa (03/03/2026) pagi.

Bertempat di Pendopo Bupati Ciamis Jalan Jendral Sudirman No. 16 itu membahas dalam rangka koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).

Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman, menjelaskan bahwa SE 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.699 petugas di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.

“Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya memotret jumlah dan persebaran usaha, tetapi juga menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik dan profil perusahaan, tingkat produktivitas, daya saing usaha, hingga perkembangan ekonomi digital,” jelas Ahmad Luqman.

Data yang akan dihimpun meliputi identitas usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, hingga gambaran perkembangan usaha terkini. Hasilnya diharapkan mampu menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berbasis data akurat.

Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, M. M (kanan) Berdiskusi Dengan jajaran BPS Kabupaten Ciamis, di Pendopo Ciamis, Selasa, (3/3/2026) Pagi./Liputanesia. (Foto: Dok. Heru Pramono).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, M. M menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE 2026.

Ia menegaskan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

“Saya sejak dulu memiliki keinginan agar terwujud Ciamis satu data. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa data. Apalagi ketika kita ingin melakukan intervensi, misalnya dalam penanganan stunting, datanya harus benar-benar akurat,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini masih kerap ditemukan perbedaan data antar kementerian maupun lembaga, sehingga berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tatar Galuh Ciamis.

(LPADV 2026-Heru Pramono)

Iklan